Tuntutan Aksi Demonstrasi Aliansi Lamongan Bersatu Dikabulkan DPRD, Prioritaskan Infrastruktur Jalan

LAMONGAN, BeritaCakrawala.co.id - Aksi demonstrasi yang digelar oleh LSM Aliansi Alam Bersatu Lamongan  (Alba) di Gedung DPRD Lamongan pada hari ini, Kamis (07/08/2025) mencapai titik terang dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Aksi ini merupakan respons terhadap keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan, khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan. Khususnya dipedesaan dan jalan Poros Kabupaten yang dinilai belum optimal, meskipun Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan program Jamula (Jalan Alus Mulus Lamongan).

 

Massa yang tergabung dalam LSM Aliansi Alam Bersatu menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat di berbagai Kecamatan dan berdasarkan temuan di lapangan dari aduan beberapa Kepala Desa tetang Dana BKKPD dan Bansun Tahun 2024 yang tak kunjung di Cairkan padahal sudah di Putuskan di Sidang Paripurna. 

Dari beberapa Orator juga menyampaikan Dana Jasmas dan Pokir DPRD Lamongan tidak tepat sasaran, hampir rata - rata untuk pembangunan saluran dan Tembok Penahan Tanah (TPT) serta di kerjakan oleh CV kroni - kroninya, seharusnya DPRD Lamongan lebih respon dengan keluhan masyarakat tentang  perbaikan jalan.

Kondisi ini menyebabkan banyak jalan poros desa yang masih mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah Daerah

 

Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk kepedulian Alam Bersatu terhadap kondisi infrastruktur di Lamongan, sekaligus upaya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang merasa kurang terakomodir. 

Mereka berharap agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kebutuhan perbaikan jalan, sebagai salah satu infrastruktur vital yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

 

Perwakilan 10 orang dari Aliansi Alam Bersatu diterima oleh anggota DPRD Lamongan, di antaranya Husen, S.Ag M.Ag, Imam Fadlli, S.Ip, M.Si, dan Mahfud Shodiq, S.Sos, untuk melakukan audiensi. 

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi secara intensif mengenai permasalahan yang ada serta mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan infrastruktur jalan di Lamongan.

 

Setelah melalui proses diskusi yang konstruktif, akhirnya tercapai kesepakatan yang di tandatangani oleh Petinggi Aliansi Alam bersatu Wakil Presiden H. Suliono, SH, Sekertaris Jendral Sukadi, SH, dan Bendahara Umum Rohmat SP, yang di bacakan oleh Wakil Presiden H. Suliono, S.H, di dampingi oleh peserta Aksi anggota Alam Bersatu lainnya di depan Gedung DPRD Lamongan. 

Kesepakatan tersebut mencakup dua poin utama, yaitu prioritas alokasi Dana Pokir  untuk Tahun 2025 dan seterusnya di fokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, serta dukungan terhadap program Bupati Lamongan, dan mengalokasikan 20% Dana Desa (DD) untuk pembangunan jalan.

 

"Kami berharap dengan adanya kesepakatan ini, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Lamongan dapat segera direalisasikan. Prioritas alokasi Dana Pokir dan alokasi 20% Dana Desa untuk pembangunan jalan merupakan langkah konkret yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Lamongan," ujar Suliono.

 

Suliono juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Alam Bersatu yang telah berpartisipasi dalam aksi demonstrasi ini. Ia meminta agar seluruh anggota dapat membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke rumah masing-masing. 

Ia berharap, agar kesepakatan yang telah dicapai dapat segera diimplementasikan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Lamongan.

 

Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki infrastruktur jalan di seluruh wilayah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas masyarakat. Serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang lebih baik,"pungkasnya.(WT/Roy)

Selengkapnya

Kodim Tuban ditunjuk sebagai wakil dari Kodam V Brawijaya dalam ajang Lomba bergengsi Tingkat Nasional

TUBAN, BeritaCakrawala.co id - Kodim 0811 Tuban Tenngah Melakukan gebrakan luar biasa dalam upaya pembinaan teritorial. 

Dipimpin langsung oleh Dandim 0811 Tuban, Letkol Inf Dicky Purwanto, kawasan di Desa Menilo, Kecamatan Soko disulap menjadi kawasan eko wisata dan kampung terpadu. Tentu ini sebagai bagian dari persiapan lomba pembinaan teritorial tingkat nasional.

Kodim Tuban ditunjuk sebagai wakil dari Kodam V Brawijaya dalam ajang bergengsi antar Kodam se-Indonesia tersebut.

Dalam keterangannya, Dandim 0811 Tuban Letkol Inf Dicky Purwanto menyampaikan, lokasi ini bukan hanya disiapkan untuk lomba semata, tetapi menjadi wujud nyata pembinaan wilayah yang berkelanjutan dan bisa dinikmati oleh masyarakat.

"Tempat ini kami siapkan sebagai lokasi perlombaan, tetapi juga sebagai hadiah untuk masyarakat. Di sini kami bangun Kampung Terpadu yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga wisata," jelas Letkol Dicky saat di lokasi, Rabu (6/8/2025).

Lanjutnya, Kampung Terpadu di Desa Menilo ini berdiri di atas lahan sekitar 25 hektare. Sebanyak 13 hektare di antaranya sudah ditanami jagung, padi dan berbagai jenis sayuran oleh warga sekitar.

Sementara 11 hektare lainnya dikembangkan menjadi kawasan terpadu yang menggabungkan pertanian, peternakan (sapi, kambing, ayam), serta perikanan (budidaya lele).

Tak hanya itu, Kodim 0811 juga merancang kawasan ini menjadi destinasi ekowisata berbasis alam.

"Kita akan siapkan untuk camping ground, olahraga, rekreasi, bahkan spot menikmati sunrise dan sunset dengan pemandangan Bengawan Solo serta gemerlapnya Bojonegoro di malam hari,"tambah Dandim.

Menurutnya, meski dirancang untuk mendukung lomba, kawasan ini terbuka dan gratis untuk seluruh masyarakat, baik warga Tuban maupun Bojonegoro. Dandim menyebut lokasi ini berada di perbatasan dan sangat strategis sebagai ruang terbuka hijau dan ruang interaksi sosial.

"Siapa pun boleh datang, tidak ada biaya. Silakan olahraga, rekreasi, atau sekadar melepas penat di alam terbuka,"katanya.

Penilaian lomba pembinaan teritorial, dijadwalkan pada akhir Agustus 2025. Namun, Dandim menargetkan seluruh persiapan fisik dan Kampung Terpadu selesai pada 20 Agustus 2025.

"Kami bukan hanya memenuhi penilaian lomba, tapi benar-benar meninggalkan warisan fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan warga dalam jangka panjang," pungkasnya.(Red) 

Selengkapnya

Ketua Komite Menyayangkan Kebijakan Kepala Sekolah SMPN 3 Jati Agung

LAMSEL, BeritaCakrawala.co.id - Plt kepala Dinas Pendidikan Muhammad Darmawan, menjelaskan Terkait dugaan pungli berkedok sodakoh yang dilakukan olek Rn Emi Sulasmi, selaku Kepala SMPN 3 Jati Agung terhadap seluruh wali murid disekolah.

M. Darmawan mengatakan kepada media ini pada Selasa (05-08-2025) diruangan kerjanya, bahwasanya seperti yang dikatakan bapak bupati Lamsel Radityo Egi Pratama kami pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lamsel, akan segera mengambil langkah-langkah yang tegas terkait keluhan para orang tua walimurid di seluruh kabupaten Lamsel. 

"Ya terkait di SMPN 3 Jati Agung, kita sudah menugaskan Sekdin, yang sudah dua kali turun kesana (lokasi), untuk mengumpulkan informasi-informasi tersebut"urainya.

"Yang pertama mereka (sekdin) turun ke lokasi dan menemui kepala sekolah, dalam pertemuan itu, kepala sekolah tidak mengakui, dengan adanya pungli. yang dikabarkan walimurid tersebut, hanya Kepala sekolah berdalih, itu sumbangan dilakukan oleh pihak komite sekolah"katanya kadis Pendidikan.

Lanjut Darmawan, namun demikian kita masih menugaskan sekdin untuk turun kedua kalinya pada hari ini (5-08-025 red), biar semua cepat diselesaikan permasalahan yang ada di sekolah SMPN 3 Jati Agung, karena pada saat kunjungan pertama itu sekdin tidak bertemu dengan pihak-pihak komite sekolah, hanya bertemu dengan kepala sekolah saja.

"Menurut Informasi yang didapatkan dari sekretaris pendidikan Cahyadi, pihak komite disekolah SMPN 3 jati agung saat ditemui, mereka (komite) membenarkan ada pungutan dengan nominal uang Rp 300 ribu persiswa yang dibebankan pada wali murid. Oleh dari itu tolonglah bersabar untuk semua walimurid." harapannya M. Darmawan.

"Dan kita sudah berkonsultasi dengan pihak inspektorat, melalui telepon. Karena semuanya itu tidak semudah yang dibayangkan walimurid. Kita harus melalui prosedur, proses-proses terlebih dahulu ,kita juga tidak mau ada kesalahan dikemudian harinya."tambah Plt kepala Dinas Pendidikan Muhammad Darmawan.

"Pada intinya dari kita pihak Dinas Pendidikan akan segera melaporkan dari temuan kita ini kepada pihak inspektorat, karena merekalah bagiannya seperti, Inspektorat melakukan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,"terangnya.

Pengawasan tujuan tertentu Inspektorat dapat melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan atau tanpa penugasan, seperti pengawasan terhadap program reformasi birokrasi. 

"Pencegahan korupsi Inspektorat berperan dalam koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, Penyusunan laporan, Inspektorat menyusun laporan hasil pengawasan yang menjadi dasar perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan."tutup M.Darmawan.

Sementara Samidi selaku ketua komite yang ditemui media ini rabu, (06/08/2025) dengan tegas menyayangkan sikap kepala sekolah yang menentukan uang sodakoh 300 ribu dan tidak memberikan buku materi kepada siswa apabila belum membayar uang sodakoh.

"Saya kecewa dengan kepala sekolah, kenapa harus ada ketentuan 300 ribu dan siswa tidak di kasih buku materi apa bila tidak membayar, salah besar itu.

Sebelumnya memang ada rapat terbatas, tidak melibatkan semua wali murid, dalam rapat tersebut juga diputuskan ada  partisipasi dari wali murid bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu dibebaskan, pembayarannya pun tidak ditentukan bulan nya. Yang penting dibayarkan pada tahun ajaran berjalan. Kita menjadari, bahwa keuangan wali murid tidak setiap saat ada. 

"Maka nya saya sangat kecewa ketika dengar informasi siswa tidak diberi buku materi ketika belum membayar, karena sumbangan tersebut tidak ada kaitan nya dengan Kegiatan Belajar Mengajar anak-anak."tegas Samidi.

Samidi juga menjelaskan, bahwa dirinya ditunjuk sebagai ketua komite sejak tahun 2022 itu pun pemilihan tidak melibatkan wali murid secara keseluruhan, hanya perwakilan wali murid saja. 

Selama menjadi pengurus komite sejak tahun 2022 Samidi juga tidak diberi SK secara formal, tidak pernah disarankan untuk membuat rekening atas nama pengurus komite, sehingga uang yang masuk dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara komite dari pihak sekolah, jadi secara langsung ketua komite tidak mengetahui jumlah rincian dana komite yang masuk, hanya saja ketika sudah selesai pelaksanaan  kegiatan baru ketua komite diberitahu.

Samidi pun siap dipanggil pihak terkait apabila diminta penjelasan.

"Saya siap kapan saja dipanggil apabila diperlukan untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya,"pungkas Samidi.(Tim/Red)

*Sumber realise Media Patners Forum* *Wartawan Independen Nusantara (For-WIN)*

Selengkapnya

Undangan Judi Sabung Ayam, di Desa Selok Terancam di Demo Warga

LUMAJANG, BeritaCakrawala.co.id - Undangan yang akan di gelar pekan ini terancam di demo oleh warga Desa Selok, pasalnya Desa tersebut yang terkenal sebagai Desa santri yang terletak di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, arena judi sabung ayam Desa Selok nampaknya aman  terkendali tidak tersentuh oleh aparat Kepolisian. 

Dalam hal ini, diduga Polsek Pasirian sengaja membiarkan judi sambung ayam di Desa Selok dan ada pula di pasar hewan pasirian, dengan arena judi yang berbentuk dadu dan cap jie kie.     

 

dalam pantauan awak media, judi sambung ayang dan cap jie kie di Desa Selok dan di pasar hewan pasirian, praktik haram ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun dan terang terangan. Bukan hanya sebatas perjudian kecil, melainkan sebuah aktivitas terorganisir yang melibatkan uang besar dan jaringan kuat. 

Menurut keterangan warga, yang tidak mau disebutkan namanya, tempat yang tersohor, arena ini pemiliknya Trisno, salah satu pemilik. Arena judi terbesar di wilayah pasirian, nama tersebut beredar luas di kalangan para penjudi yang diketahui penduduk asli Desa Selok Pasirian, pada Minggu (05/08/2025) 

 "Sudah bukan rahasia  lagi kalau Trisno di kalangan judi,"ungkap salah satu warga yang tidak mau di sebut namanya.

Ironisnya, tindak pidana yang sudah jelas diatur dalam kitab undang undang tentang perjudian pasal 303 KUHP dibiarkan bebas begitu saja. Sorot peristiwa secara resmi akan mengajukan dan konfirmasi kepada Kapolres Lumajang, kami mempertanyakan dengan fakta yang ada di lapangan sesuai temuan temuan yang ada.

Ironisnya, perjudian di Desa Selok, sangatlah meresahkan warga, kerapkali melayangkan pengaduan tetapi sama sekali tidak di gubris oleh aparat kepolisian. Namun warga akan tetap melakukan upaya pengusiran dikalangan perjudian agar warga desa selok menjadikan desa yang tidak mau di sebut desa yang kotor akibat adanya perjudian sambung ayang dan cap jie kie.

Sampai berita ini diturunkan, kami akan terus mengkonfirmasi, dan berkodinasi dengan pihak - pihak tertentu,"pungkasnya(H3) 

Selengkapnya

Bupati Lampung Selatan Lemot, Terkait Keluhan Wali Murid SMPN 3 Jati Agung Tidak ada Tindakan

LAMPUNG SELATAN, BeritaCakrawala.co.id - Sudah hampir satu bulan sejak wali murid menggruduk kepala SMPN 3 Jati Agung Raden Emi Sulasmi di ruang kerjanya, pihak Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama melalui dinas pendidikan Lampung Selatan belum mengambil tindakan tegas. 

Bahkan Surat pernyataan Wali murid sudah diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan sesuai permintaan kepala Dinas, pihak pemerintah lamsel tak juga kunjung bertindak. Hal ini disampaikan beberapa wali murid kepada media ini, pada Senin (4/08/2025).

"Bupati Lampung Selatan Lemot, sepertinya tidak peduli dengan keluhan warganya, khususnya di bidang pendidikan, kami ini minta kepala Sekolah SMPN 3 Jati Agung segera diganti, kami cape, kami lelah, setiap tahun kami dibenani sumbangan-sumbangan yang sangat memberatkan kami!! Setiap tahun kami dipaksa bayar sodakoh yang besaran nya dipatok, belum lagi pungutan lain berupa infak dan lain-lain nya,"urainya.

"Kami mohon kepada bapak bupati, perhatikan keluhan kami dong, Kabarnya Dinas Pendidikan melalui Sekdinnya sudah pernah turun langsung ke sekolah, tapi apa hasilnya? Tidak ada kejelasan !!,"terangnya beberapa wali murid.

Diberitakan sebelumnya, pada tanggal 14 juli yang lalu puluhan wali murid menggeruduk kepala sekolah karena kesal anak mereka tidak diberikan pinjaman buku materi karena belum membayar uang sodakoh yang dipatok 300 ribu per siswa. 

"Perlu diketahui oleh bapak bupati yang terhormat, bahwa selama Rdn Emi Sulasmi menjabat kepala sekolah SMPN 3 Jati Agung selalu membuat ulah dan selalu minta uang kepada wali murid, setiap tahun selalu ada uang daftar ulang untuk kelas 7 yang baru masuk, tahun ini saja daftar ulang siswa 1,9 juta dan dan itu wali murid dipaksa tanda tangan harus lunas, kalau tidak lunas anaknya dianggap mengundurkan diri,"terangnya.

"Uang sodakoh, uang sodakoh ini setiap tahun di tentukan besarannya 300 ribu persiswa dibebankan kepada seluruh wali murid kelas 8 dan kelas 9. Kok kami ini dibuat seperti sapi perahan ya !!. Perlu pak Bupati tahu, tidak ada yang nama nya sekolah gratis di SMPN 3 Jati Agung,"ungkap mereka.

Kami jadi curiga, apa Bupati Lampung Selatan tidak punya nyali mengganti kepala sekolah, atau jangan-jangan pihak Dinas Pendidikan sudah bekerjasama dengan kepala sekolah SMPN 3 Jati Agung dan sudah kebagian dari uang pungutan dari kami-kami ini?. Jelas wali murid. (Tim)

Selengkapnya