Forum Jurnalis Peduli Surabaya Gelar Khitanan Massal Gratis Bersama RS Sheila Medika

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id - Kepedulian insan pers terhadap masyarakat kembali ditunjukkan melalui aksi nyata. Forum Jurnalis Peduli (FJP) yang diketuai Hilmi bersama rekan-rekan wartawan televisi menggelar kegiatan Khitanan Massal Gratis bekerja sama dengan Rumah Sakit Sheila Medika. 

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan di Balai RW 04 Kupang Panjaan V, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa profesi jurnalis tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. 

Forum Jurnalis Peduli memberikan kesempatan kepada anak-anak yang belum melaksanakan khitan untuk mengikuti program khitanan massal secara gratis dengan fasilitas medis yang memadai.

Pada kegiatan perdana ini, jumlah peserta yang terdaftar sebanyak lima belas anak. Dari kuota tersebut proses khitan berjalan dengan lancar kegiatan ini menjadi langkah awal Forum Jurnalis Peduli dalam menjalankan program sosial berkelanjutan.

Kesuksesan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Ketua RW 04 Kupang Panjaan V, Suroso, memberikan izin penggunaan tempat serta dukungan penuh sehingga acara dapat berjalan tertib dan lancar.

Sebelum pelaksanaan, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua RW 04 Kupang Panjaan, perwakilan Forum Jurnalis Peduli, Bhabinkamtibmas Polsek Tegalsari, Babinsa Koramil Tegalsari, serta dr. Benjamin dari Rumah Sakit Sheila Medika yang bertindak sebagai tenaga medis dan pendukung utama kegiatan khitanan massal.

Ketua Forum Jurnalis Peduli, Hilmi dalam sambutannya menyampaikan, apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung kegiatan tersebut.

"Kami berterima kasih kepada kawan-kawan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Khitanan Massal Gratis ini, dan Alhamdulillah kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Jurnalis Peduli, bisa terlaksana dengan total peserta dua belas, dari kuota lima belas peserta,"terangnya.

sebenarnya kegiatan ini sudah akan dilaksanakan pada Juli, ataupun bulan Agustus, sampai Desember namun karena tertunda, maka di Januari inilah tepatnya pada 3 Januari 2026 inilah bisa terlaksana, 

"Saya selaku ketua Forum Jurnalis Peduli menyampaikan terimakasih banyak atas dukungan dari kawan-kawan yang peduli juga untuk membantu kegiatan Khitanan Massal Gratis ini, juga kami sampaikan kepada pendukung dari Rumah Sakit Sheila Medika, kemudian dari RW. 04 Kupang Panjaan V, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dan harapan kedepannya nanti, semoga Forum Jurnalis Peduli ini akan bermanfaat bagi masyarakat yang nantinya akan dilaksanakan event-event selanjutnya,” jelas ketua FJP.

Seluruh rangkaian Khitanan Massal Gratis yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Peduli berjalan dengan lancar tanpa kendala. Baik peserta maupun panitia mengikuti kegiatan dengan tertib hingga selesai. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan menjadi pemicu lahirnya aksi-aksi sosial lainnya yang lebih luas dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Kota Surabaya,"pungkasnya.(Red) 

Selengkapnya

RS AR-ROZY Probolinggo Bakal Ganti Nama Sebab Kurang Relevan dengan Kearifan Lokal? Begini Penjelasannya

PROBOLINGGO, BeritaCakrawala.co.id - Walikota LSM Lira Kota Probolinggo, Louis Hariona, memberikan catatan kritis terkait prosedur pemberian nama fasilitas publik di wilayah Kota Probolinggo. Hal ini disampaikan menanggapi polemik penamaan fasilitas pemerintah yang dibiayai oleh negara, salah satunya adalah Rumah Sakit Ar-Rozi.

Dalam keterangannya Louis menekankan, bahwa penetapan nama fasilitas umum tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kepala daerah, melainkan harus melalui tahapan yang transparan dan melibatkan partisipasi publik.

"Memberikan nama fasilitas umum itu biasanya harus melewati musyawarah warga atau pemerintah daerah berdasarkan nilai sebuah sejarah, baik itu sejarah nasional maupun sejarah lokal,"ujar Louis Hariona.

Menurut Louis, tujuan utama dari penamaan yang berbasis sejarah dan kearifan lokal adalah untuk memperkuat identitas daerah, menjaga ketertiban, serta membangun rasa persatuan di tengah masyarakat. 

Ia menegaskan, bahwa regulasi di Indonesia telah mengatur agar penetapan nama dilakukan melalui Peraturan Daerah, Perda, atau Keputusan Bupati Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD jika diperlukan.

Ia mencontohkan, perubahan nama perusahaan daerah menjadi,"Bahari Tanjung Tembaga" sebagai langkah yang tepat karena selaras dengan identitas geografis dan sejarah Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo.

Secara spesifik, Louis mempertanyakan relevansi nama Rumah Sakit Ar-Rozi, yang saat ini digunakan. Ia menilai nama tersebut asing bagi telinga masyarakat lokal Probolinggo, dan tidak memiliki kaitan historis dengan kearifan lokal maupun tokoh daerah setempat.

"Masyarakat sini tidak ada yang tahu Ar-Rozi itu siapa. Tokoh apa? Tokoh agama atau tokoh kedokterankah,"terangnya.

"Prinsip penamaan itu harusnya menggunakan bahasa daerah, legenda, mitos, atau kondisi geografi setempat,"tegasnya.

"Berbed dengan RSUD dr Mohamad Saleh, yang memiliki landasan sejarah kuat, karena menggunakan nama dokter yang berjasa di Probolinggo, atau penggunaan nama pahlawan nasional seperti Prof Hamka untuk nama jalan,tegasnya.

LSM LIRA Kota Probolinggo mendorong Pemerintah Kota dan DPRD, untuk lebih masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait arti dan latar belakang sebuah nama fasilitas publik. 

Louis menyatakan dukungannya jika ada wacana untuk mengganti nama Rumah Sakit Ar-Rozi dengan nama pahlawan daerah, atau tokoh yang memiliki kontribusi nyata bagi Probolinggo.

"Kalau ada rencana mengganti nama Ar-Rozi menjadi nama pahlawan daerah Kota Probolinggo atau pahlawan nasional, boleh-boleh saja. Karena menurut saya, nama Ar-Rozi saat ini tidak ada sangkut pautnya dengan kriteria kearifan lokal maupun nasional,"pungkasnya.(13E4/Aspari AR) 

Sumber: Louis Hariona (Walikota LIRA  Probolinggo)

Selengkapnya

Proyek Drainase Jln. Untung Suropati Gagal, Rekanan Cuci Tangan dan Menyalahkan Masyarakat

BANDAR LAMPUNG, BeritaCakrawala.co.id -  Setelah viral di beberapa media online dan Tiktok terkait  Pembangunan Drainase oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung yang ada di Jaln Untung Suropati Labuhan Ratu Raya. 

Anggaran 2025, akhirnya Rekanan yang mengerjakan memberikan tanggapan. Namun sayang, Jimy selaku kontrakor pelaksana, yang dihubungi media ini via WatsApp jum'at (02-01-2026), alih-alih menyadari kalau pekerjaannya asal jadi. Justru Ia menyalahkan warga masyarakat sekitar, yang menurutnya tidak sabaran untuk lalu lalang.

"Iya itu udah diperbaiki lagi, tapi baru jadi, eee, warga tetep gak mau nunggu kering. Mereka tetap aja bolak balik  jadi itu udah opname ples PHO, diketahui Lurah, RT sama warga setempat, Jadi bingung tindak lanjutnya gimana, kita rekanan dah maximal"jelas Jimy.

Sementara Ahyar selaku Lurah Labuhan Ratu Raya membantah keras keterangan Jimy yang  mengatakan menyaksikan pada saat PHO.

"Saya ketemu Jimy selaku pemborong drainase itu satu kali, yaitu pada saat pekerjaan belum dimulai, saya ketemu di lokasi. Selebihnya saya tidak pernah ketemu, jadi ga benar kalau saat PHO saya ikut hadir. Justru kalau menurut saya, proyek drainase ini, proyek gagal,"jelas Ahyar.

Selain Ahyar, masyarakat sekitar pun tidak terima ketika disalahkan oleh pihak rekanan.

"Masyarakat yang mana yang tidak sabar, justru warga masyarakat tidak membuka warung atau toko selama kegiatan  pembangunan drainase dengan harapan drainasenya bisa dibangun dengan baik,  pemborongnya itu mau cuci tangan, lepas  tanggung jawab atas pembangunan drainase yang asal-asalan tersebut. Sehinga mereka menyalahkan kami, sebagai masyarakat,"Jelas 

Salah  satu warga masyarakat yang mempunyai  toko sembako di sekitar drainase.

Sementara Irwan Maidi Saputra Kepala Bidang  (Kabid) di Dinas PU Kota Bandar Lampung yang dihubungi via telpon jum'at 1 januari 2026 guna diminta keterangan, sampai berita ini dimuat belum juga memberikan tanggapan.

Di tempat terpisah Sukardi selaku  sektetaris LSM Pembinaan Rakyata  Lampung (PRL) berencana akan mengirim surat ke dinas PU Kota Bandar Lampung guna mendapatkan penjelasan dari Dinas tersebut. 

"Kita akan mengirim surat klarifikasi kepada dinas PU Kota Bandar Lampung pada senin 5 Januari 2026  besok. Apabila  Diinas  PU tidak memberikan tanggapan pula, maka kita akan membuat pengaduan kepada BPK Perwakilan Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung  untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait" Jelas Sukardi.

"Kuat dugaan Pihak PU Kota Bandar Lampung minim pengawasan serta melakukan pembiayaran, kemudian konsultan teknis tidak melaksanakan tugas pengawasan. Pihak Dinas PU kita Bandar Lampung serta konsultan teknis harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang di PHO, dengan konsisi yang tidak layak dan tidak sesuai spesifikasi teknis,"pungkasnya.(Tim(Red) 

Realise : Forum Wartawan Independen Nusantara (For-WIN/Red)

Selengkapnya

Tak Ada Papan Proyek dan Diduga Tak Sesuai Bestek Drainase Jalan Untung Suropati, Jadi Sorotan Masyarakat

BANDAR LAMPUNG, BeritaCakrawala - Tak  jelas siapa pelaksana dan berapa anggarannya Pembangunan Drainase Jln Untung Suropati kelurahan Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu  milik Dinas Pekerjaan Umum Kota  Bandar  Lampung tahun anggaran 2025  jadi sorotan masyarakat.

Dari awal pengerjaan tidak terpasang plang kegiatan sehingga tidak memenuhi  azas transparansi, sesuai amanah Perpres No.12 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pengadaan barang harus memenuhi prinsif efisien,efektif,transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntable. 

Transparan disini salah satunya diwujudkan melalui pemasangan plang proyek pekerjaan. Hal tersebut dipertegas  di UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), hak atas informasi menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, sebagai bagian dari hak asazi maunsia. 

Kewajiban badan Publik (Dinas PU kota Banar  Lampung _red), wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepar,tepat waktu,biaya  ringan dan sederhana.

Ditambah lagi hasil pantauan awak media jum'at (02-01-2026) bagian penutup drainase sudah jebol/ambruk.

Menurut keterangan warga masyarakat sekitar, pengerjaan drainase tersebut memang terkesan asalan alias asal jadi.

Adukan pasangan batu tidak maksimal, lantai drainase tidak di semen.

Terlihat jelas dibeberapa titik coran penutup drainase yang sudah jebol dan mengancam keselamatan pengendara.Warga masyarakat Jalan Untung Suropati, meminta pihak BPK Perwakilan Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk segera melakukan pemeriksaan atau Audit atas anggaran pembangunan drainase. Pembangunan tersebut diduga hanya menghamburkan anggaran daerah, serta sarat  manipulatif serta pengurangan material.

"Kami sebagai warga masyarakat Jalan Untung Suropati Keluragan Labuhan Ratu raya, meminta kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk melakukan pemeriksaan terhadap peleksanaan pembanguan drainase tempat kami. Karena sangat jelas pembanguan Drainase tidak sesuai spektek dan jauh  dari mutu yang di harapkan"tegas warga masyarakat yang menyampaikan keluhan melalui media ini.

"Rekanan mau cari untung hal yang  wajar, tapi jangan kelewatan dong, perhatikan juga mutu pekerjaan,"tambah nya.

Sampai berita  ini diturunkan, kami akan terus berkoordinasi dan mengkonfirmasi melalui pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, yang sampai saat ini belum dapat dihubungi untuk dimintai tanggapan. (Tim)

Sumber Realise : Forum Wartawan Independen Nusantara (For-WIN/Red) 

Selengkapnya

PPM Hadiri Acara Komsos Mabesad, di Bumi Perkemahan Cibubur Jaktim

JAKARTA, BeritaCakrawala.co.id - Markas Besar Angkatan Darat mengundang Generasi Muda Keluarga Besar TNI, dilaksakanan di Gedung Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta Timur, Rabu (29/10/2025).

Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 dengan tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu." Penguatan Karakter Kebangsaan Generasi Muda. Melalui Semangat Kebangsaan," Kita Wujudkan Generasi Muda yang Solid Serta Memiliki Jiwa Nasionalis dan Tangguh.

Sebagai Pimpinan acara Komsos ini Waaster Kasad Bidang Binter. Acara berlangsung dengan narasumber Pertama dari Mabesad TNI  Kol Kav Zubaedi S Sos, MM dan narasumber yang Kedua Muhair Zhair S Sos.

Acara Komsos tersebut, dengan menghadirkan audiens dari Keluarga Besar TNI, Pemuda Panca Marga (PPM..red), Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI (FKPPI..red), dan Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPAKAD..red).

Ketua Umum (Ketum..red) PPM berhalangan hadir dan diwakikan oleh Rusito Edi Prsetyo bidang UMKM dan Koperasi, dan turut hadir pula dari pengurus PPM dan Yudha Putra sekitar kurang lebih 50 orang.

"PPM hadir dalam acara Komsos, agar PPM tetap terus solid dan optimis, menuju era globalisasi dan bekerja sama dengan Keluarga Besar TNI lainnya," tegas Ketum DPP PPM.

Kegiatan ini adalah, bentuk nyata sinergi antara TNI dengan Keluarga Besar TNI, yang memiliki misi bersama dalam menjaga keutuhan NKRI dan mendukung program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045,”pungkasnya.(DE4/RMD)

Selengkapnya

Sekjen DPP LVRI, Meresmikan Renovasi Gedung DPD LVRI Jatim

Surabaya, BeritaCakrawala.co.id - Peresmian Gedung Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia (DPD LVRI) Jawa Timur di komplek DHD 45 Jalan Mayjen. Sungkono, pada Jumat (17/10/2025) 

Pemotongan pita peresmian renovasi Gedung yang di wakili oleh Sekjen DPP LVRI 

Laksamana Madya TNI (Purn) Djoko Sumaryono, di dampingi Titik Jokoistri yang juga menjabat Sekjen DPP PIVERI

Ketua DPD LVRI Jawa Timur Brigjen TNI (Purn) Drs. Ismadi, MBA, M.Si menyampaikan, terimakasihnya kepada LVRI Pusat beserta Direktorat Urusan Veteran (Durvet..red) Kementerian Pertahanan, yang diwakili oleh Kolonel Inf Asep T.

"Kondisi gedung LVRI ini sebelum dan sesudah renovasi, keadaan sebelah kiri itu sebelum direnovasi, catnya banyak yang mengelupas dan kusam , bahkan gudang hampir roboh,”terangnya.

Dalam laporan program kerja 2025, baik yang telah dilaksanakan, dan menjelaskan sejumlah aset milik DPD LVRI. Termasuk posisi tanah, kendaraan serta kendala yang dihadapi.

Terutama persoalan aset tanah yang belum bersertifikat, karena terkendala dokumen ahli waris. 

'"Aset tanah DPD Jatim, depertinya belum bersertifikat karena belum ada surat dari ahli waris,”ungkapnya.

Kolonel Inf. Asep T, yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Veteran menegaskan, bahwa renovasi gedung ini merupakan bagian dari program LVRI.

“Peran Kementrian Pertahanan itu hanya lah sebagai administrasi saja. Sedangkan anggarannya dari APBN yang diperbantukan untuk mendukung LVRI,”tutur Asep.

"Program LVRI tidak hanya mencakup renovasi gedung, tetapi juga berbagai kegiatan lain seperti, bedah rumah, JSN 45, dan program kesejahteraan veteran lainnya," tegasnya. 

Sekjen DPP PIVERI, Titik Joko, juga melakukan peninjauan di ruang kerja DPD PIVERI Jatim, didampingi Ketua DPD PIVERI Jatim, beserta Perwakilan dari Ketua DPC PIVERI Kota Surabaya dan pengurus DPD PIVERI Jawa Timur

"Saya sangat bangga, atas pencapaian pembentukan organisasi PIVERI se - Jatum," urainya. 

Acara peresmian renovasi gedung DPD LVRI Jatim, dilanjutkan ramah tamah dan foto bersama,"pungkasnya.(D34)

Selengkapnya

FP3TI Gelar Seminar, Untuk Mendorong Bea Cukai, Segera Keluarkan Pita Cukai Khusus.

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id - Forum Peduli Petani Pengusaha hasil Tembakau indonesia (FP3TI) gelar Seminar dengan Tema Mengurai Benang Kusut, Mendorong Pita Cukai Khusus Menuju Tata Kelola industri Rokok yang Berkeadilan pada, Selasa (09/12/2025) di Hotel Sahid Surabaya.

Acara yang dimoderatori oleh Tutty Rahayu Matari, S.H., M.H., ini berlangsung mulai pkl: 13.00 wib dengan menghadirkan beberapa narasumber, sebagai berikut:

1. Romdloni selaku Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas 2 Dirjen Bea & Cukai (DJBC) Kanwil Jatim 1.

2. AKP. Juwair, S.H., M.H. selaku Panit Subdit I Indagsi Direskrimsus Polda Jatim.
3. H. Zainal Arifin selaku Ketua DPRD Sumenep.

5. Novian Dermawan selaku
Kepala KPPBC TMP C Madura.

6. H. Marsuto Alvianto selaku Pengusaha Rokok di Pamekasan Madura.

Kegiatan Seminar tersebut banyak mendapatkan Apresiasi dari semua kalangan baik dari perwakilan Pengusaha Rokok Lokal di Jawa Timur, para Buruh Pabrikan Rokok Lokal , Petani, Aktivis dan Akademisi.

Turut hadir dalam kegiatan Seminar tersebut diantaranya Perwakilan Pengusaha dari Madura dan Jatim, beberapa Advokat, seperti Sahid & Partner Sahid S H, M H, H Suli, ada juga dari beberapa Organisasi Masyarakat dan Wakil Ketua KNPI Jawa Timur serta beberapa Tokoh Agama dan dari Veteran Jatim.

Dalam sambutannya Ketua Panitia Seminar Bayu Pangarso, S.T., yang juga dipertegas oleh Presiden FP3TI Zaini Wer wer menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada para undangan dan narasumber yang hadir.

”Acara ini sebagai jembatan antara pemerintah dan pengusaha, demi terwujudnya kesejahteraan yang berkelanjutan tentu dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang tidak lagi memberatkan dan menyulitkan para pelaku usaha hasil industri tembakau, mulai dari aturan pengurusan ijinnya, harga pita cukainya dan kesemua sektor turunannya,"ujarnya.

Presiden (FP3TI), Zaini Wer Wer, juga mendesak agar peredaran rokok luar Madura segera ditindaklanjuti.

“Mari produk lokal Madura dilegalkan dengan dipermudah proses administrasinya. Jika itu terjadi, rokok luar akan sulit beredar,” katanya.

Dengan diadakannya forum ini, FP3TI mengajak seluruh petani, pelaku usaha, pemangku kebijakan, serta masyarakat luas untuk bersama–sama membangun masa depan pertembakauan yang lebih mandiri, produktif, serta bernilai ekonomi tinggi.

”Mari kita bangun kemitraan yang adil dan berkelanjutan antara petani serta pengusaha hasil tembakau, Pemerintah dan semua pihak, guna menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, sehat, produktif dan Berkeadilan, "tegasnya Zaini Wer Wer.

Seminar yang diselenggarakan oleh FP3TI ini ada 2 sesi, sesi pertama pemateri yang menyampaikan pemaparan terdiri dari Romdloni selaku Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas 2 Dirjen Bea & Cukai (DJBC) Kanwil Jatim 1 , H. Marsuto Alvianto selaku Pengusaha Rokok di Pamekasan Madura , H. Zainal Arifin selaku Ketua DPRD Sumenep , H. Sukriyanto selaku Wakil Bupati Pamekasan.
Sesi ke-2 yang dijeda dengan ishoma pemateri yang menyampaikan materi terdiri dari AKP. Juwair, S.H., M.H. selaku Panit Subdit I Indagsi Direskrimsus Polda Jatim dan Novian Dermawan selaku Kepala KPPBC TMP C Madura.

Dalam forum FP3TI yang mempertemukan pelaku industri tembakau dengan pejabat daerah, H. Zainal Arifin. Selaku Ketua DPRD Sumenep dan H. Marsuto Alvianto selaku Pengusaha Rokok Lokal senada melancarkan kritik pedas terhadap kebijakan pemberantasan rokok ilegal kepada Bea Cukai. Dengan suara yang meninggi. Ia menuding, langkah itu merugikan masyarakat Madura dan para produsen kecil.

“Saya itu anggota DPRD tiga periode. Konstituen saya itu pemain rokok. Ketika ditangkap di Solo, larinya ke saya, nggak lagi kepada orang lain,”ujarnya.

Ia bahkan, menohok mekanisme penindakan yang dinilainya tak menyentuh sumber persoalan.

“Maka kebijakan-kebijakan seperti itu kalau mau tutup mata, pakai lembar sekalian, biar tahu semuanya,”katanya menyindir.

Pada kesempatan yang sama, pemaparan materi oleh AKP. Juwair, S.H., M.H. selaku Panit Subdit I Indagsi Direskrimsus Polda Jatim, Juwair sangat mengapresiasi acara seminar ini.

”Diharapkan acara ini sebagai titik temu diantara Pengusaha Rokok Lokal – Bea Cukai dan Polri, tidak ada lagi Rokok Ilegal yang diproduksi dan diedarkan. Polri sebagai Pengayom Masyarakat berada di posisi tengah sebagai Aparat Penegak Hukum, dengan tidak serta merta menangkap Pengusaha Rokok Ilegal dan Rokok Ilegalnya tanpa ada mekanisme yang tepat. Secara pribadi saya mendukung acara ini dan Pengusaha Rokok Lokal untuk mendorong Pita Cukai Khusus,"ungkap Juwair.

Menyatukan Kepentingan, Menguatkan Pertumbuhan, Demi terciptanya keadilan, Kesejahteraan yang Berkualitas dan Bermartabat. Hal senada juga disampaikan oleh Novian Dermawan selaku Kepala KPPBC TMP C Madura dengan Tema Konsep Industri Hasil Tembakau Madura untuk Kesejahteraan Petani Tembakau menuju Madura Maju & Sejahtera.

”Selama ini kami dari KPPBC TMP C Madura selalu berkomunikasi dan Para Petani Tembakau dan Pengusaha Rokok Lokal yang ada di Madura kami jadikan Mitra, Hal hal apa saja yang menjadi hambatan atau keluhan semaksimal mungkin dapat kami sikapi dan bantu,"jelas Novian yang mendapat tepuk tangan dari peserta seminar.

Sebelum Acara Seminar diakhiri Presiden FP3TI Zaini wer wer beserta Romdloni selaku Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas 2 Dirjen Bea & Cukai (DJBC) Kanwil Jatim 1 membubuhkan Tandatangan sebagai bentuk fakta integritas nota kesepakatan untuk mengupayakan dan mendorong pita cukai kelas tiga dan pita cukai khusus agar segera diupayakan untuk diperjuangkan di Pemerintah Pusat. 

FP3TI tidak hanya berhenti di seminar hari ini aja, akan tetapi. FP3TI akan menggelar seminar yang sama di beberapa Kota/ Kabupaten se - Jatim. Dan juga akan melakukan kordinasi kepada Kementerian Keuangan,"pungkasnya.(Red) 

Selengkapnya

Polrestabes Surabaya, Jelang Pergantian Tahun Baru 2026 ; Harus Lebih Baik Dari Pada Tahun Kemarin

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id - Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfhi Sulistiawan S. I. K, M.H M. Si menjelaskan dengan tegas, bahwa keamanan masyarakat kota Surabaya tetep menjadi prioritas pertama dan tertinggi bagi aparat kepolisian, pada Rabu (31/12/2025). 

Kombes Pol Luthfi Setiawan S. I. K, M.H, M.Si mengatakan, berdasarkan data yang di peroleh, sepanjang 2024 -2025 Polrestabes Surabaya mencatat, adanya 600 laporan terkait kasus pencucian kendaraan bermotor (Curanmor). 

"Dimana data ini lebih melonjak naik 10% di banding pencurian pada 2024. Dari hasil laporan tersebut, telah ditetapkan sebagai tersangka ada 472 pelaku. Dimana sebagian besar pelaku tersebut, sebelumnya udah pernah melakukan dengan aksi serupa,"jelasnya.

"Selain fokus terhadap kejahatan Curanmor. Ia dengan jajaran anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya juga akan memberantas peredaran obat - obatan terlarang,"tegasnya.

"Dari hasil kerja keras Satresnarkoba sudah berhasil mengamankan 940 tersangka dengan barang bukti yang disita berupa Sabu - sabu seberat 93,9 kilogram, serta puluhan ribu butir pil ekstasi & ganja seberat 7,7 kilogram,"tambahnya.

Juumpa pers pada akhir tahun ini, Kombes Pol Lutfhi juga mengarahkan keseluruh anggota Polri di bidang lalu lintas, untuk tetep waspada bertindak tegas & teliti dalam menjaga ketertiban lalai lintas. Dipenghujung akhir tahun supaya aman & tertib tanpa adanya perkelahian,"pungkasnya.(N) 

Selengkapnya

Polda Jatim Tetapkan Dua Tersangka Kekerasan, Kepada Nenek Elina

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur secara resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan terhadap Elina Widjajanti (80), seorang lansia asal Surabaya. 

Penetapan ini menjadi titik terang setelah aksi pengosongan paksa rumah korban di kawasan Lontar menjadi viral dan memicu empati publik.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jatim, Kombes Widi Atmoko, mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui gelar perkara dan pemeriksaan saksi ahli dengan metode scientific crime investigation (SCI).

"Pagi tadi kami telah melakukan pemeriksaan ahli dan gelar perkara. Hasilnya, kami menetapkan dua orang tersangka, yakni saudara SAK dan MY,"ujar Kombes Widi Atmoko di Mapolda Jatim, Senin (29/12/2025).

Berdasarkan hasil penyidikan, SAK (Samuel Ardi Kristanto, red) diduga berperan sebagai koordinator yang mengumpulkan massa di lokasi kejadian. 

Saat ini, SAK telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Sementara itu, tersangka MY (Mohammad Yasin, red), yang diduga terlibat langsung dalam aksi fisik terhadap korban, masih dalam proses pengejaran oleh tim kepolisian.

"Tersangka MY bersama tiga orang lainnya diduga melakukan kekerasan dengan cara mengangkat dan membawa korban keluar rumah secara paksa,"tambah Widi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun 6 bulan penjara.

Di sisi lain, kuasa hukum korban, Wellem Mintarja, mengungkap sejumlah fakta mengejutkan terkait sengketa lahan tersebut. Elina, yang kini terpaksa tinggal di sebuah indekos di kawasan Balongsari setelah rumahnya rata dengan tanah, mengaku tidak pernah menjual aset tersebut.

Wellem menyoroti adanya Akta Jual Beli (AJB) yang baru terbit pada 24 September 2025, jauh setelah peristiwa pengusiran terjadi pada Agustus 2025. 

"Ada kejanggalan pada administrasi Letter C di tingkat kelurahan. Pencoretan nama pemilik lama dilakukan tanpa melibatkan ahli waris," ungkap Wellem.

Selain kehilangan tempat tinggal, pihak korban juga melaporkan hilangnya sejumlah dokumen penting, termasuk tiga lembar sertifikat tanah dan surat perhiasan emas yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Pihak Polda Jatim menegaskan, bahwa penyidikan akan terus berkembang. Saat ini, kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya tersangka baru serta menyelidiki keabsahan dokumen yang menjadi pemicu sengketa.

Kasus ini kini menjadi atensi serius karena menyangkut perlindungan terhadap hak-hak lansia dan kepastian hukum atas kepemilikan properti.(Red) 

Selengkapnya

Anev Kriminalitas 2025 Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Crime Total Turun 13 Persen

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id - Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak merilis Analisis dan Evaluasi kriminalitas akhir tahun 2025. Hasil evaluasi menunjukkan capaian positif dengan tren penurunan angka kejahatan yang signifikan, sekaligus peningkatan kinerja pengungkapan perkara oleh Satreskrim dan seluruh jajaran.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H. menjelaskan, berdasarkan data DORS Satreskrim, total kejahatan atau crime total sepanjang 2025 tercatat sebanyak 1.731 kasus. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1.990 kasus atau turun 259 perkara setara 13 persen.

"Disisi lain, capaian crime clearance justru menunjukkan lonjakan signifikan. Selama 2025, Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menyelesaikan 1.664 perkara, meningkat 147 kasus dibandingkan 2024 yang berada di angka 1.517 perkara,"terangnya.

"Persentase penyelesaian perkara naik sekitar 10 persen, sementara tunggakan perkara ditekan drastis dari 473 kasus pada 2024 menjadi hanya 67 kasus di tahun 2025 atau turun hingga 86 persen,"ungkapnya.

Evaluasi kriminalitas menunjukkan sejumlah jenis kejahatan mengalami penurunan. Kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perjudian, hingga tindak pidana perlindungan anak secara umum berada dalam tren menurun.

Namun demikian, pencurian kendaraan bermotor masih menjadi perhatian meskipun jumlah kasusnya turun dari 123 perkara pada 2024 menjadi 107 perkara di tahun 2025, dengan tingkat pengungkapan yang meningkat signifikan.

"Kasus penipuan tetap mendominasi jumlah laporan dengan 289 kasus sepanjang 2025 dan seluruhnya berhasil diselesaikan. Untuk kejahatan terhadap nyawa, tercatat tiga kasus pembunuhan pada 2025 dan seluruhnya berhasil diungkap,"ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H. juga menambahkan dalam rilis akhir tahun ini, Polres Pelabuhan Tanjung Perak memaparkan 22 kasus menonjol yang berhasil diungkap selama November dan Desember 2025 dengan total 28 tersangka. 

Kasus tersebut meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian biasa, hingga kasus pengeroyokan dan percobaan pencurian kendaraan bermotor.

Sepanjang 2025, jumlah tersangka yang diamankan mencapai 462 orang, terdiri dari 452 laki-laki, empat perempuan, serta enam anak yang berhadapan dengan hukum. 

Data ini mencerminkan intensitas penanganan perkara pidana yang dilakukan secara konsisten oleh jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Selain kejahatan konvensional, Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga mencatat kinerja signifikan. Sepanjang 2025, jumlah laporan polisi kasus narkotika tercatat sebanyak 426 laporan dengan 356 tersangka. 

Barang bukti yang diamankan meliputi sabu seberat 1.589,06 gram, ganja 648,52 gram, ekstasi sebanyak 112.273 butir, tembakau sintetis 40 butir ditambah 1,03 gram serbuk, serta narkotika jenis lain seberat 3,25 gram jelas Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H.

Ia juga menambahkan, dalam penanganan perkara narkoba tahun 2025, kepolisian melakukan penyidikan terhadap 178 kasus dan menerapkan restorative justice pada 275 kasus, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Anev kriminalitas tahun 2025 ini menegaskan komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam menekan angka kejahatan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Penurunan crime total yang diikuti kenaikan crime clearance menjadi indikator efektivitas strategi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah hukum Pelabuhan Tanjung Perak,"pungkasnya.(Red) 

Selengkapnya