TPDSM Jadi Simbol Kebangkitan Budaya Majapahit, KPH dan YSM Tegaskan Bukan Proyek Komersial Mojokerto

MOJOKERTO, BeritaCakrawala.co.id - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Nganjuk, Yayasan Soerjo Modjopahit (YSM), serta Forkopimcam Trowulan menggelar sosialisasi penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Taman Perdamaian Dunia Soerjo Modjopahit (TPDSM) di wilayah hutan RPH Kedung Lumpang, BKPH Jabung, Rabu (12/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah, lembaga, dan masyarakat sekitar.Kepala KPH Jombang Enny Handhayany Y.S. menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung inisiatif pelestarian budaya dan lingkungan tersebut.

Ia berharap program yang diinisiasi YSM itu dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan permasalahan sosial. “Kami berharap seluruh pihak dapat berkomunikasi dengan baik agar kegiatan ini membawa keberkahan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi masyarakat tanpa ada yang dirugikan. Untuk para pesanggem yang belum panen, akan diberi kesempatan sampai panen selesai. Namun setelah itu, lahan seluas 20 hektar yang digunakan YSM tidak boleh digarap lagi,” jelas Enny.

Sementara itu, Kepala CDK Wilayah Nganjuk Wardoyo menegaskan, bahwa YSM telah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tahun 2023. Izin tersebut merupakan tindak lanjut dari penetapan kawasan KHDPK yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan TPDSM.

“Prinsipnya, kami ingin kegiatan ini berjalan dengan baik dan masyarakat tidak tersisihkan. Justru kami berharap mereka bisa ikut serta bekerja dalam proyek ini agar tidak kehilangan mata pencaharian,”ujarnya.

Camat Trowulan Mujiono turut menyampaikan dukungan terhadap proyek tersebut. Ia berharap TPDSM segera terealisasi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Mari kita samakan persepsi dan terus berkomunikasi agar kegiatan ini berjalan lancar serta memberi manfaat nyata bagi warga, terutama yang terdampak langsung,” katanya.

Ketua Pembina YSM Drs. Bambang Sulistomo menegaskan bahwa pembangunan TPDSM bukan proyek komersial, melainkan kegiatan sosial dan kebudayaan yang berorientasi pada kepentingan publik.

“Pembangunan TPDSM ini bukan untuk kepentingan bisnis. Ini murni bentuk sosial dan kebudayaan — kawasan publik yang dibangun bersama untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur Majapahit,”tegas Bambang.

Ia menambahkan, TPDSM diharapkan menjadi simbol kebangkitan nilai-nilai spiritual, kebangsaan, dan kemanusiaan sebagaimana warisan luhur Majapahit.

“Taman ini bukan sekadar monumen, tapi ruang spiritual dan budaya yang mempersatukan. Dari tanah Majapahit inilah kita menyalakan kembali semangat perdamaian dunia,”ujarnya.

Ketua YSM Ir. Hanung Haryawan menjelaskan bahwa desain taman sudah disiapkan dengan konsep bernuansa alami, edukatif, dan spiritual yang menggambarkan kejayaan Majapahit. Pengelolaan nantinya akan melibatkan masyarakat lokal agar mereka merasa memiliki dan turut menjaga kelestarian kawasan.

“Proses persiapan proyek ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun, meliputi koordinasi lintas lembaga, survei lokasi, hingga penyusunan AMDAL,”terang Hanu

Kepala Desa Pakis Khoirul Hadi juga mendukung penuh upaya pelestarian budaya Majapahit tersebut. Ia berharap sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat memahami manfaat program.

“Kami mendukung penuh program uri-uri Majapahit ini. Sosialisasi langsung perlu dilakukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jika semua pihak turun memberikan penjelasan, masyarakat pasti mendukung,”ungkapnya.

Dasar hukum kerja sama pembangunan TPDSM adalah Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Nomor S.1285/MenLHK-PHL/Ren/PLA.0/12/2023, tertanggal 12 Desember 2023, tentang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan wisata budaya dan sarana penunjangnya antara Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Perhutani KPH Jombang, dan Yayasan Soerjo Modjopahit.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan sesi tanya jawab antara masyarakat, LMDH Pakis Makmur, dan para pihak terkait. Acara berlangsung kondusif dan penuh semangat kekebersamaam,"pungkasnya(Roy/Red)

Selengkapnya

Inilah Hasil Audensi LSM Aliansi Alam Bersatu Jaya Semakin Jelas, Dugaan Korupsi Desa Wudi

LAMONGAN, BeritaCakrawala.co.id - 

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Media yang tergabung dalam Aliansi Alam Bersatu Jaya melakukan audiensi dengan Kepala Desa Wudi bertempat di Balai Desa Wudi Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Rabu (12/11/2025) 

Audensi dan konfirmasi ini untuk menindaklanjuti hasil temuan sebelumnya terkait pembangunan fisik yang diduga bermasalah sejak kepala Desa Wudi Menjabat. 

Audiensi tersebut dihadiri sejumlah perwakilan LSM, termasuk LSM DPD KPK Tipikor dan LSM HJM dan beberapa Media Namun, dalam pertemuan itu, Kepala Desa Wudi datang sendiri tanpa menghadirkan perwakilan pokmas atau timlak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek desa tersebut

Ketua LSM DPD KPK Tipikor, Suliono, S.H., seusai audiensi menyatakan kekecewaannya atas sikap Kepala Desa Wudi yang dinilai tidak kooperatif.

“Pak kades tadi itu ngomong kalau mendatangkan pokmas atau timlak itu haknya dia dan dia tidak berkenan melakukan itu,”ujar Suliono seusai audiensi.

Dalam pertemuan tersebut, pihak LSM juga menanyakan sejumlah hal yang berkaitan dengan hasil investigasi lapangan sebelumnya.

“Untuk JUT dikatakan pak kades jika itu anggarannya dari DD 2025 sebesar 200 juta. Untuk lokasinya yang berada di Desa Kedungbanjar, itu dibenarkan pak kades. dia beralasan jika pembangunan JUT tersebut dilaksanakan karena akan dibangun tempat wisata yang diprakarsai oleh empat desa. Dan apa yang dilakukan tersebut merupakan hal yang sudah biasa, dikasih dan memberi bangunan bersama desa Kedungbanjar,”jelas Suliono.

Namun, Suliono menegaskan bahwa langkah tersebut menyalahi aturan yang berlaku.

“Perlu diketahui hal tersebut sudah jelas menyalahi aturan yang ada sesuai pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga sudah dijelaskan jika pengalihan anggaran ke desa lain merupakan penyalahgunaan kewenangan dan merugikan masyarakat desa. Apalagi nominalnya segitu besarnya meski melalui musdes,” tegasnya.

Menurut advokat yang juga memimpin DPD KPK Tipikor tersebut, hasil musyawarah desa (musdes) tidak dapat dilegalkan secara hukum apabila melanggar peraturan perundang-undangan.

Selain persoalan JUT, Suliono juga memaparkan hasil penjelasan Kepala Desa mengenai sejumlah pembangunan fisik lainnya.

Disebutkan bahwa proyek rabat beton dan TPT di dekat madrasah bukan milik Desa Wudi, melainkan milik Pokmas dan PL karena bersifat kontraktual.

Sedangkan pembangunan embung menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2024 sebesar Rp150 juta.

“Kata pak kades, dana 150 itu digunakan untuk pengerukan embung dan membuat plengsengan,” ujarnya.

Sementara itu, pembangunan rabat beton di depan kantor desa disebut memang proyek yang didanai DD 2025 dengan nilai Rp100 juta. Untuk Bumdes dan TPT di sebelahnya, kades menyebut dikerjakan tahun 2023 namun enggan menyebut nominal anggaran.

Menanggapi pembangunan tanpa papan proyek, Suliono menilai jawaban kades justru memperlihatkan pelanggaran terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik.

“Itu tadi sudah kita tanyakan juga, pak kades menjawab kalau pemasangan itu terserah dia, hak dia mau dipasang atau tidak. Padahal sesuai undang-undang, pembangunan apapun yang didanai oleh negara harus dipasang papan informasi proyeknya. Kades juga menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Suliono.

Suliono menilai ketertutupan Kepala Desa Wudi memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

“Terkait dengan dugaan kita kemaren, kami menduga hal itu diduga memang benar adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh kades Wudi. Karena sebagai kontrol sosial kita berhak berasumsi dan menduga, tapi dengan tidak transparannya kades Wudi ini menguatkan dugaan tersebut,”ungkapnya.

Selain itu, Suliono juga menyebut jika diberitahu oleh Kades wudi terkait keberadaan 39 ekor sapi yang dikelola pokter.

“Sayangnya di sini, bantuan sapi ini merupakan bantuan dari jaman Presiden Suharto yakni tahun 1997. Yang kami pertanyakan, kenapa bantuan yang ada di jaman pak kades lama masih dipertahankan? Sedangkan program infrastruktur yang dikelola sekaligus kades sebagai penanggung jawab, dia enggan memberikan informasi,” jelasnya.

Suliono menutup audiensi dengan menegaskan bahwa sikap tidak transparan Kepala Desa Wudi mencerminkan lemahnya tanggung jawab publik.

“Saat kami tanyai itu pak kades ngotot menjawab jika transparansi itu dari papan APBDes. Tapi papan APBDes yang dipasang itu rincian penggunaan anggarannya ditulis sangat kecil sekali, setan saja tidak bisa melihat ini. Harusnya kalau memang transparan ya dicetak yang besar agar masyarakat juga tahu,” pungkasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan aturan. Kepala Desa tidak berhak menolak memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran pemerintahan, kecuali yang berkaitan dengan data pribadi warga atau hal yang masih dalam proses hukum,"pungkasnya.(Swt) 

Selengkapnya

Kades Triharjo Salah satu Peserta yang Mewakili Lampung Selatan Dalam Kegiatan Benchmarking Study 2025

LAMPUNG, BeritaCakrawala.co.id - Salah satu  yang Mewakili Kabupaten Lampung Selatan  Kepala Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Santoso melakukan kunjungan ke negeri Cina.

‎

‎Bersama rombongan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kades Triharjo bersama 21 Kepala Desa di Indonesia terbang ke Cina untuk belajar tata kelola pemerintahan, pembangunan pedesaan, dan pemanfaatan teknologi pertanian.

‎

Santoso ‎‎kepala Desa Triharjo mengaku sangat bersyukur dapat menjadi salah satu wakil dari Kabupaten Lampung Selatan, bisa melakukan kunjungan Benchmarking Study 2025 ke negeri Cina.

‎Menurutnya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Kedutan Besar Tiongkok di Indonesia melakukan kerja sama dalam bentuk kegiatan 5 Village Head Bechmarking yang dilakukan sejak 30 Oktober hingga 5 November 2025.

Kunjungan yang diikuti 22 Desa yang ada di Indonesia ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah desa yang ada di Indonesia . 

‎

‎Sebelum berangkat ke Cina, para kepala desa diberikan pembekalan terlebih dulu di Jakarta.

‎

‎"Kegiatan Benchmarking Study 2025 ke Cina untuk belajar tata kelola pemerintahan, pembangunan pedesaan, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern di Tiongkok. Ada tiga kota dan lima desa yang dikunjungi, diantaranya Benjing, Wefaing dan Yantai," kata Santoso, selasa (11/11/2025) 

‎‎Selama satu pekan di Tiongkok, ia mengaku banyak hal yang bisa dipetik mulai dari tata kelola pemerintahan desa.

Desa di Cina yang hanya berpenduduk sekitar 200 KK dan bisa berkembang dan maju.

‎

‎Contohnya, Desa Shixia memanfaatkan pengembangan potensi desa untuk dijadikan industri pariwisata dan Desa Cuilingxi yakni penerapan model koperasi, petani, dan perusahaan.

‎

‎"pengalaman dan hasil kunjungan yang kami lakukan insyaAllah dapat kita terapkan di desa Triharjo, diharapkan desa Tribarjo dapat lebih berkembang,"tambahnya.

Update kegiatan kunjungan Benchmarking Study  2025 :

1 Waktu dan Peserta. Kegiatan benchmarking Kepala Desa ke Tiongkok Angkatan ke-5 diselenggarakan dari tanggal 30 Oktober hingga 5 November 2025. Acara ini melibatkan partisipasi 22 kepala desa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

2 Penyelenggara dan Koordinasi. Program ini diinisiasi oleh Kedutaan Besar Tiongkok sebagai panitia utama, yang bekerja sama dengan Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China (MARA). Koordinasi kegiatan ini dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

3 Destinasi Kunjungan. Beberapa lokasi yang menjadi tujuan kunjungan benchmarking ini termasuk Ibu Kota Beijing, Kota Weifang, Kota Longkou, dan Kota Penglai.

4 Tujuan dan Fokus Pembelajaran. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membina kerja sama di bidang pembangunan desa dan pertanian antara Indonesia dan Tiongkok, melalui proses pertukaran pengalaman dan wawasan. Para peserta mendapatkan kesempatan untuk mempelajari praktik-praktik revitalisasi desa serta berbagai inovasi di sektor-sektor kunci. Materi yang dipelajari mencakup teknologi pertanian ramah lingkungan, pengembangan pertanian berbasis sains, sistem irigasi yang hemat air, model peternakan terintegrasi dan berkelanjutan, pemanfaatan limbah ternak sebagai sumber energi atau pupuk, pengembangan industri unggulan di tingkat desa, serta strategi pemberdayaan komunitas desa.

5 Manfaat yang Diharapkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan di Tiongkok. Adopsi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, serta mendukung terciptanya desa-desa yang lebih modern, berkelanjutan, dan inklusif di masa depan.

6 Pembiayaan. Seluruh biaya operasional dan pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggungan Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia,"pungkasnya.(Red/Tim) 

Selengkapnya

Jurnalisme Independen: Semangat Pahlawan Masa Kini, Seruan For-WIN di Hari Pahlawan

LAMPUNG, BeritaCakrawala.co.id - Di tengah gegap gempita peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025, Ketua Umum Forum Wartawan Independen Nusantara (For-WIN) Aminudin, SP, menyerukan refleksi mendalam tentang makna kepahlawanan di era modern. 

Lebih dari sekadar seremonial dan parade, Aminudin mengajak seluruh insan pers untuk merenungkan peran krusia jurnalisme independen sebagai benteng terakhir kebenaran dan keadilan.

 

"Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan. Kini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan itu dengan karya nyata, salah satunya melalui jurnalisme yang berani mengungkap fakta dan mengawal kepentingan publik,"terang Aminudin.

 

Di tengah arus informasi yang deras dan disinformasi yang merajalela, jurnalisme independen menjadi semakin penting. Wartawan yang berani melawan arus, mengungkap kebenaran yang tersembunyi, dan mengkritisi kekuasaan adalah pahlawan masa kini. Mereka berjuang di garis depan untuk menjaga demokrasi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

 

Namun, tantangan yang dihadapi jurnalisme independen tidaklah mudah. Tekanan dari berbagai pihak, intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan fisik masih menjadi ancaman nyata bagi para wartawan. Bahkan, tak jarang jurnalis harus berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan politik yang kuat, yang berusaha membungkam suara kritis mereka.

 

Aminudin mengingatkan bahwa kebebasan pers bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang dan pengorbanan para pendahulu. 

Oleh karena itu, kebebasan pers harus dijaga dan diperjuangkan setiap saat. Wartawan tidak boleh takut untuk menyuarakan kebenaran, meskipun pahit dan tidak populer.

 

Menyemangati para jurnalis, Aminudin mengutip pesan membakar semangat dari Bung Tomo, "Kobarkan semangat berjuang di setiap jengkal langkah kita." Kutipan ini, menurut Aminudin, relevan dengan tantangan yang dihadapi jurnalisme saat ini, di mana keberanian dan semangat pantang menyerah sangat dibutuhkan untuk melawan segala bentuk tekanan dan intimidasi.

 

"For-WIN akan terus berjuang untuk melindungi kebebasan pers dan meningkatkan profesionalisme wartawan di seluruh Nusantara. Kami akan memberikan dukungan dan pendampingan kepada wartawan yang menghadapi tekanan atau intimidasi,"janji Aminudin.

 

Pada momentum Hari Pahlawan ini, Aminudin mengajak seluruh masyarakat untuk menghargai dan mendukung jurnalisme independen. Masyarakat harus cerdas dalam memilih informasi dan berani melawan disinformasi. Dengan begitu, kita dapat membangun masyarakat yang kritis, partisipatif, dan demokratis.

 

"Mari kita jadikan semangat kepahlawanan sebagai inspirasi untuk terus berjuang demi kebenaran dan keadilan. Jurnalisme independen adalah salah satu pilar utama demokrasi, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaganya,"pungkasnya.(Tim)

Sumber realise Pusat informasi Forum Wartawan Independen Nusantara (For-WIN)

Selengkapnya