Aipda Sigit Dwi Susanto, Opsnal Unit III Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, Sinergi Profesional dan Berkeadilan.

JEMBER, BeritaCakrawala.co.id - Di tengah semakin kompleksnya perkembangan tindak kriminal yang kerap melintasi batas wilayah, penguatan sinergi antarsatuan reserse menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, profesional, dan berkeadilan. 

Komitmen tersebut disampaikan Aipda Sigit Dwi Susanto, yang akrab disapa "Hellboy", selaku Katim Opsnal Unit III Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Senin (29/6/2026).

Menurut Aipda Sigit Dwi Susanto, pola kejahatan saat ini tidak lagi bersifat konvensional. Berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, hingga kejahatan terorganisasi lainnya, sering kali melibatkan jaringan lintas kabupaten bahkan lintas provinsi. 

Karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi yang kuat, pertukaran informasi yang cepat, dan kolaborasi yang solid antarsatuan.

“Seluruh anggota opsnal reserse di Jawa Timur harus bersatu padu, saling mendukung, serta menghilangkan ego sektoral. Kejahatan tidak mengenal batas wilayah, sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan semangat kebersamaan,” tegas Aipda Sigit Dwi Susanto.

Sebagai personel yang pernah mengemban amanah sebagai Panit Opsnal Jatanras Polda Jatim, Aipda Sigit Dwi Susanto menilai keberhasilan pengungkapan perkara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu penyidik, tetapi juga oleh soliditas tim, kecepatan koordinasi, serta kepercayaan antar satuan dalam berbagi informasi dan sumber daya.

Ia menegaskan, sinergi antara Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim dengan seluruh Satreskrim jajaran Polres se-Jawa Timur harus terus diperkuat, terutama dalam menangani perkara yang memiliki keterkaitan lintas wilayah hukum jatim. 

Dengan pola kerja yang terintegrasi, proses penyelidikan, pengejaran pelaku, pengumpulan alat bukti, hingga penindakan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur.

Secara khusus, Aipda Sigit menyoroti pentingnya koordinasi antara "Polres Jember" dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Menurutnya, hubungan kerja yang harmonis dan komunikasi yang intensif akan mempermudah pengungkapan berbagai kasus yang melibatkan jaringan antardaerah maupun lintas provinsi, sehingga setiap penanganan perkara dapat dilakukan secara komprehensif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh personel opsnal reserse di Jawa Timur untuk terus menjaga semangat persatuan, meningkatkan kapasitas profesional, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia meyakini bahwa budaya kerja kolaboratif akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Tujuan utama kami adalah menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Ketika seluruh personel bekerja dalam satu visi, satu komando, dan satu semangat tanpa sekat, maka upaya pemberantasan kejahatan akan semakin optimal. 

Sinergi yang kuat merupakan kunci untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan Jawa Timur yang aman, tertib, dan kondusif,” pungkasnya Aipda Sigit Dwi Susanto.

(FARID)

Selengkapnya

21 Wartawan Dinyatakan Kompeten, UKW Angkatan 24 Di Lembaga Unitomo

SURABAYA, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan ke-24 yang diselenggarakan oleh Lembaga Uji Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya resmi berakhir pada Minggu, 27 Juni 2026.

Dalam uji sertifikasi yang dihelat selama 2 hari ini, seluruh peserta total berjumlah 21 orang.

Terdiri dari 11 jenjang Muda, 8 jenjang Madya, dan 2 jenjang Utama, dinyatakan kompeten sepenuhnya.

Dalam kegiatan dihadiri diantaranya pengurus Lembaga Uji (LK) UKW Unitomo, Dr Dra Zulaikha MSi, serta Kanthi Wiyoto.

Selain itu, turut diikuti penguji yang terdiri dari Syaiful Anam, Jay Wijayanto, Doan Widhiandono, Hairul Anam, serta penguji magang Hari Cahyo Santoso dan Yuristiarso Hidayat.

Koordinator penguji UKW Unitomo, Syaiful Anam, menyoroti capaian istimewa dalam angkatan ke-24 ini.

Menurutnya, hasil kelulusan seratus persen ini merupakan momen langka selama sejarah pelaksanaan UKW di kampus tersebut.

Biasanya dari yang sebelumnya peserta ada yang belum kompeten, dan saat ini angkatan 24 semua saya nyatakan kompeten" Tegasnya.

Perlu diketahui, mengingatkan agar para peserta tidak menyikapi predikat kompeten dengan rasa bangga berlebihan atau kesombongan.

Sebaliknya, sertifikasi ini harus dimaknai sebagai amanah untuk menjunjung tinggi integritas.

“Justru dengan dinyatakan kompeten dan punya kartu UKW dituntut menjadi suri tauladan perilaku sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam menjalankan tugas kewartawanan,” Imbuhnya.

​Tak luput pula , Warsito, peserta jenjang Muda dari Jawa Tengah, pengalaman ini memberikan bekal fundamental bagi kariernya.

“Bagi kami di level Muda, ini adalah fondasi penting. Proses ini mengajarkan saya bahwa menjadi wartawan bukan sekadar mengejar kecepatan, tetapi tentang bagaimana menyajikan informasi yang benar, akurat, dan beretika kepada masyarakat,” tandasnya.

Keberhasilan meraih predikat kompeten disambut antusias oleh para peserta lintas jenjang. Mereka memaknai kelulusan ini sebagai titik awal untuk meningkatkan standar kualitas pemberitaan di lapangan.

" Dalam penutupan UKW Angkatan ke-24 ini berlangsung khidmat di Auditorium Fikom Unitomo" Pungkasnya.(Sj)

Selengkapnya

Polres Pamekasan Dalami Dugaan Kasus Malpraktek RSIA Puri Bunda Pamekasan

PAMEKASAN, Berita Cakrawala.co.id- Sorotan publik terhadap dugaan malapraktik medis di RSIA Puri Bunda Pamekasan kini mendapat respons dari aparat penegak hukum. 

Satreskrim Polres Pamekasan memastikan akan menindaklanjuti informasi dan laporan yang berkembang terkait dugaan tersebut.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp pada Sabtu (27/6/2026), Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Yoyok, membenarkan bahwa penanganan awal perkara telah dilakukan.

“Sudah saya disposisi ke Unit IV,” ujar AKP Yoyok singkat.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa dugaan malapraktik yang menjadi perhatian masyarakat tidak diabaikan. 

Unit IV Satreskrim kini akan melakukan pendalaman terhadap pengaduan masyarakat, mengumpulkan keterangan para pihak, serta menelusuri fakta-fakta yang diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

Kasus ini mencuat setelah muncul dugaan tindakan medis yang diduga menimbulkan kerugian bagi pasien. 

Polemik tersebut bahkan memicu reaksi dari berbagai elemen masyarakat yang mendesak agar proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Publik kini menanti langkah konkret penyidik dalam mengungkap duduk perkara. Transparansi penanganan dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik pelapor maupun pihak rumah sakit.

Hingga berita ini diterbitkan, penyelidikan masih berlangsung dan Polres Pamekasan belum menyampaikan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut. 

Seluruh proses akan dilakukan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta pendapat ahli sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

" Sampai berita ini di turunkan masih mengkonfirmasi pihak pihak terkait" Pungkasnya. (Red)

Selengkapnya

Peringatan HANI 2026, Law Firm Soegeng Hari Kartono S.H Berikan Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id- Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026 menjadi momentum memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, Sabtu(27/06/2026)

Seperti halnya acara yang diadakan di PrimeBiz Hotel tepatnya di Gayung Kebonsari Surabaya.

Saat awak media beritacakrawala wawancara Soegeng Hari Kartono S.H selaku Managing Director Adil Paramarta Law firm menyampaikan, Keberhasilan rehabilitasi tidak cuma di tangan lembaga. Tapi butuh dukungan penuh keluarga dan lingkungan. 

" Sayangnya, banyak keluarga yang tidak sadar karena minim pengetahuan soal ciri dan dampak narkoba,” tegasnya.

Kami juga mengimbau masyarakat agar berani melapor jika menemukan jaringan pengedar di lingkungannya.

Kasus masih naik, penindakan dan rehabilitasi terus di gencarkan, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih naik.

Ini menunjukkan masih ada PR besar terutama meningkatkan pengetahuan keluarga agar lebih peka" imbuhnya.

Tak luput pula Ketua Marmoyo yang turut hadir Sutris menambahkan, Selamat hari narkotika internasional 2026. Kami dari LSM Marmoyo mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya keluarga, untuk jadi benteng pertama.

Selamatkan generasi kita dari bahaya narkoba. Mulai dari rumah dengan komunikasi, pengawasan, dan kasih sayang" Katanya.

" Momentum HANI 2026, lanjutnya, harus jadi titik tolak sinergi pemerintah, aparat, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya satu bangun kesadaran kolektif bahwa berantas narkoba butuh pencegahan dan pemulihan, bukan cuma penindakan" Pungkasnya.(SB)

Selengkapnya

ABJI Laporkan Tiga Terduga Perusuh Aksi Damai ke Polres Gresik, Tegaskan Organisasi Resmi dan Legal

GRESIK, Berita Cakrawala.co.id- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) secara resmi melaporkan tiga orang yang diduga melakukan tindakan perusuhan saat berlangsungnya aksi damai ABJI di depan Kantor Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Rabu (24/6/2026), ke Kepolisian Resor (Polres) Gresik.

Laporan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas insiden yang dinilai mengganggu jalannya penyampaian aspirasi secara damai.

Sekretaris Jenderal DPP ABJI, Sukadi, S.H., mengatakan laporan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara DPP ABJI dan DPD ABJI Kabupaten Gresik.

"Kami dari DPP Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) yang berkantor pusat di Surabaya,(Jawa Timur) bersama pengurus DPD ABJI Kabupaten Gresik yang diwakili Wakil Bupati ABJI DPD Gresik, Bapak As'ad, hari ini melaporkan oknum yang diduga melakukan tindakan perusuhan saat aksi damai ABJI di depan Kantor Kecamatan Wringinanom pada Rabu lalu," ujar Sukadi saat konferensi pers di hadapan awak media, Sabtu (27/6/2026) malam.

Sukadi,S.H, menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengenal ketiga orang yang dilaporkan tersebut. Menurutnya, tindakan mereka diduga telah mengganggu jalannya aksi damai yang diselenggarakan secara tertib.

"Berdasarkan kesepakatan DPP ABJI dan DPD ABJI Gresik, kami memutuskan melaporkan tiga orang tersebut ke Polres Gresik karena kami menduga perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana. Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada pihak kepolisian," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sukadi juga menegaskan bahwa ABJI merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki legalitas dan telah terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku.

"ABJI merupakan organisasi resmi yang telah memiliki legalitas. Kami telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik," katanya.

Ia menambahkan, DPP ABJI kini berkantor pusat di Kota Surabaya, sementara DPD ABJI Kabupaten Gresik memiliki kantor perwakilan yang berlokasi di Perumahan Bumi Pelangi Semampir, Desa Semampir, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Menurut Sukadi, penegasan tersebut perlu disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat.

"Kami ingin meluruskan berbagai pemberitaan maupun narasi yang berkembang agar masyarakat memperoleh informasi yang benar. Aksi damai yang kami laksanakan merupakan kegiatan resmi organisasi yang melibatkan DPD ABJI Gresik, DPD Lamongan, DPD Mojokerto, DPD Jombang, serta DPW ABJI Jawa Timur. Malam ini kami tegaskan kembali bahwa ABJI adalah organisasi yang resmi dan memiliki legalitas," imbuhnya.

Hingga berita ini diterbitkan, proses pelaporan masih dalam penanganan Polres Gresik. ABJI menyatakan akan menghormati seluruh tahapan proses hukum dan berharap perkara tersebut dapat ditangani secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" pungkasnya. (Roy)

Selengkapnya

Tabligh Akbar Peduli Palestina dan Wisuda Santri Ke-XIII Ma'had Al Muttaqin Blimbing Paciran Lamongan Dipadati Ribuan Umat

LAMONGAN, BeritaCakrawala.co.id- Ribuan kaum muslimin memadati lokasi acara Tabligh Akbar Peduli Palestina dan Akhirussanah sekaligus Wisuda Santri Ke-XIII yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Al Qur’an dan Madin Al Muttaqin, Blimbing, Paciran, Lamongan, pada Sabtu, 27 Juli 2026.

 

Acara berlangsung khidmat dan meriah, menghadirkan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Lc., MA – Da’i Nasional asal Sumatera Barat – sebagai pembicara utama. Dalam penyampaiannya, ia menekankan pentingnya kepedulian dan dukungan nyata terhadap saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, serta mengajak seluruh umat untuk senantiasa memperkuat ukhuwah dan ketakwaan .

 

Turut hadir menyaksikan prosesi bersejarah ini, Camat Paciran Teguh Bagio, S.STP., MM; Mafhum Ulumuddin, S.HI selaku Kepala KUA Paciran yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan; Kapolsek Paciran Iptu Gufron, S.Sos; serta Danramil Paciran, Tokoh Masyarakat, Alim ulama', para Ustadz, para pendidik, orang tua, dan masyarakat luas .

 

Dalam sambutannya, Camat Paciran Teguh Bagio mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh santri yang telah resmi diwisuda. Ia memberikan semangat agar para lulusan tidak berhenti belajar, melainkan terus meningkatkan kemampuan baik dalam pengetahuan agama maupun pengetahuan umum.

 

“Jangan pernah merasa lelah menuntut ilmu. Tanggung jawab ini bukan hanya beban pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama, terutama orang tua yang harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya demi terwujudnya generasi penerus bangsa dan agama yang berkualitas,” tegasnya.

 

Sementara itu, Mafhum Ulumuddin, S.HI dalam pesannya menyampaikan bahwa momen wisuda bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan, melainkan gerbang untuk menapaki jenjang tanggung jawab dan pengabdian yang lebih tinggi di tengah masyarakat.

 

Selanjutnya, Muhammad Wahid, S.Pd.I., M.Pd selaku Ketua / Mudir Yayasan Ma'had Al Muttaqin Blimbing menyampaikan pesan penuh semangat kepada seluruh santri dan wali santri Ma’had Al Muttaqin:

 

“Wisuda adalah bukti ketekunan kalian, namun sekaligus awal dari tugas mulia: menjaga apa yang telah dipelajari, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi pelita bagi lingkungan sekitar. Jadilah santri yang cerdas berilmu, kokoh beriman, dan bermanfaat bagi sesama, sebagaimana semangat Al-Qur’an yang selalu mengajak pada kebaikan dan keadilan—termasuk berdiri bersama mereka yang tertindas seperti saudara kita di Palestina, tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar‑besarnya kepada semua pihak yang telah hadir dan mendukung, sehingga acara yang penuh makna ini dapat berjalan lancar, tertib, dan sukses sepenuhnya.

 

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan lancar, mencerminkan sinergi yang baik antara lembaga pendidikan, pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat dalam mendukung pembangunan karakter dan keilmuan generasi muda di wilayah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan" Pungkasnya.( MKD) 

 

 

Selengkapnya

Presiden ABJI Resmi Adukan Dugaan Kelalaian Pengamanan Aksi Damai ke Propam Polda Jatim

GRESIK, BeritaCakrawala.co.id– Presiden Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI), Suliono, S.H., resmi melaporkan dugaan kurang optimalnya pengamanan aksi damai yang digelar organisasi tersebut di depan Kantor Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Timur.

Laporan tersebut disampaikan melalui surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Timur cq. Kabid Propam Polda Jawa Timur, menyusul pelaksanaan aksi damai ABJI pada 24 Juni 2026.

Dalam surat pengaduan tersebut, ABJI menyoroti kinerja aparat penegak hukum (APH) yang dinilai kurang maksimal dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan tindakan provokatif selama kegiatan berlangsung.

Presiden ABJI, Suliono, menyatakan bahwa pengamanan aksi seharusnya tidak hanya dilakukan saat massa telah berada di lokasi kegiatan, melainkan sejak awal keberangkatan peserta dari Kantor DPD ABJI Kabupaten Gresik di Kecamatan Cerme menuju titik aksi di Kecamatan Wringinanom.

"Kami mempertanyakan fungsi dan kinerja aparatur dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat. Pengamanan tidak cukup hanya saat aksi berlangsung, tetapi harus dimulai sejak awal keberangkatan peserta hingga kegiatan selesai," ujar Suliono kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, tidak adanya pengawalan selama perjalanan massa aksi dari Cerme menuju Wringinanom menjadi salah satu faktor yang dinilai berpotensi membuka ruang munculnya pihak-pihak yang dapat mengganggu jalannya aksi damai.

"Jika dilakukan pengamanan dan pengawalan sejak awal, potensi-potensi provokatif bisa lebih cepat terdeteksi dan diminimalisir. Yang kami soroti adalah aspek pencegahan dan deteksi dini," katanya.

ABJI juga mengaku menyayangkan adanya sejumlah peristiwa yang menurut organisasi tersebut menimbulkan ketegangan di lokasi aksi. Karena itu, pihaknya meminta Propam Polda Jatim melakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengamanan yang dilakukan aparat di lapangan.

Suliono menegaskan, langkah pengaduan ke Propam bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan institusi kepolisian, melainkan sebagai bentuk penggunaan mekanisme pengawasan internal yang tersedia dalam institusi Polri.

"Kami menghormati institusi Polri dan menghargai tugas-tugas yang telah dijalankan. Namun, sebagai organisasi yang menyampaikan aspirasi secara resmi dan sah, kami juga berhak meminta evaluasi apabila terdapat dugaan kekurangan dalam pelaksanaan pengamanan," tegasnya.

ABJI berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan sehingga menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak dalam menjamin keamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Gresik maupun Polda Jawa Timur terkait pengaduan yang diajukan Presiden ABJI tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait untuk memenuhi prinsip keberimbangan informasi" Pungkasnya.(Kaperwil)

Selengkapnya

Darurat Narkoba Gilas Tanpa Ampun, di HANI 2026, Satreskoba KP3 AKP Adik Agus Putrawan, S.H,. M.H,. Siap Selamatkan Generasi Emas Bangsa

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id – Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Tanjung Perak menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran gelap narkotika demi menyelamatkan masa depan bangsa.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Adik Agus Putrawan, S.H., M.H., dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026.

"Tahun ini, peringatan HANI mengusung tema sentral "Bersama Melawan Narkoba Demi Generasi Emas Bangsa," ucapnya, Jumat (26/06/2026).

Sinergi Bersama Masyarakat, lanjut kata Adik Agus Putrawan, bahwa perang melawan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Perlu ada kolaborasi kuat dari seluruh lapisan masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran barang haram tersebut.

"Maka Benteng Utama terpenting adalah Keluarga sebagai pelindung pertama anak dari bahaya narkoba, begitu juga Peran Tokoh masyarakat dan agama wajib mengedukasi warga," tegasnya.

Perlu Kami sampaikan, masih lanjut Adik Agus Putrawan, Laporan Warga (Masyarakat) diminta aktif melaporkan bilamana ada dugaan aktivitas mencurigakan.

"Polres Pelabuhan Tanjung Perak Komitmen, Sebagai wilayah gerbang laut utama di Surabaya, akan memperketat pengawasan di area pelabuhan dan pesisir," ujarnya.

AKP Adik Agus menekankan, ada dua strategi utama dalam penanganan narkoba, yaitu tindakan tegas (penegakan hukum) dan tindakan humanis (pencegahan), akan kami Sikat habis bandar dan jaringan pengedar narkoba tanpa pandang bulu.

"Dan yang terpenting jajaran Satreskoba Polres Pelabuhan Tanjung perak (KP3), dengan cara melakukan Tindakan Edukatif, seperti Sosialisasi masif ke sekolah, komunitas pemuda, dan pekerja pelabuhan, serta Penyelamatan Korban untuk Mendorong rehabilitasi bagi para pengguna yang menjadi korban," ulasnya.

Kasat Narkoba menambahkan,Menuju Generasi Emas Bangsa, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jika generasi muda hancur karena narkoba, maka cita-cita Indonesia Emas akan sulit tercapai.

"Kami tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pengedar narkoba di wilayah hukum kami. Mari kita jaga anak-anak kita, bersihkan lingkungan kita, dan wujudkan generasi emas yang sehat, cerdas, serta berprestasi tanpa narkoba," tegas AKP Adik Agus Putrawan dihadapan awak media"Pungkasnya. (FARID)

Selengkapnya

Buruknya Pelayanan Di Kelurahan Wonokusumo kecamatan Semampir

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id- keluhan warga atas buruknya pelayanan publik dikelurahan Wonokusumo kecamatan Semampir mulai menuai sorotan, Jumat 26/06/2026 pagi.

Hal ini diungkapkan oleh warga yang mengurus surat akte kematian punya pamannya justru oleh pegawai kelurahan Wonokusumo mengajak duel dan membentak warganya, bukan memberikan pelayanan yang terbaik.

Berawal dari warga inisial SA datang di kelurahan dengan baik baik menayangkan terkait pelayanan umum ada atau tidak  karena banyaknya masyarakat mengurus IKD tersebut.

Kemudian SA menemui salah satu pegawai kelurahan perempuan ada pak lurah mau ngurus surat seketika itu langsung merespon cepat melihat diruangan lurah tidak ada.

Kemudian SA menelfon lurah menanyakan apakah ada pelayanan umum mau mengurus surat kematian milik paman saya, oleh karena itu lurah sedang rapat di Pemkot. inisial SA masih menelfon lurah datang seorang pegawai inisial LU ngurus apa mas lalu dijawab mau ngurus surat kematian milik paman saya.

Warga bertanya kepada pegawai LU  apakah ada pelayanan umum karena banyaknya masyarakat disini mengurus IKD, justru yang di peroleh SA bukan pelayanan yang terbaik akan tetapi malah membentak dengan nada tinggi disitu juga disaksikan oleh pegawai inisial SUG

Disitulah adu mulut antara SA dan LU kemudian SA menjawab njenengan ini pelayanan dan saya bertanya jangan ngegas sampean kok malah menantang. Akhirnya para pegawai SUG dan berserta orang yang ada di kelurahan berusaha melerainya.

Apakah pantaskah seorang pelayanan kelurahan seperti tidak punya aturan seharusnya memberikan dengan nada rendah yang baik.

Selang beberapa menit kemudian datang pegawai SUG atas suruhan dari sekretaris kelurahan SA disuruh masuk kedalam kok anehnya sudah di lerai di bawah keluar kantor, bukan yang bersangkutan LU keluar untuk permintaan maaf, akhirnya warga SA menolak untuk masuk kedalam tersebut.

Lurah Wonokusumo effendi menyampaikan melalui WhatsApp, pak staff saya sudah saya panggil, dan saya sebagai lurah minta maaf atas ketidaknyamanannya atas pelayanan staff saya terhadap bapak.

" Dan selanjutnya persaudaraan antara kita, saya berharap tetap terjaga dengan baik dan harmonis" Tegasnya.

Publik berharap Walikota Surabaya Dr. Eri Cahyadi, S.T, M.T segera turun lapangan dan rotasi pegawai kelurahan Wonokusumo yang merusak citra pemerintah kota Surabaya terkait pelayanan.

" Sampai berita ini diturunkan masih mengkonfirmasi pihak pihak terkait" Pungkasnya.(Red)

Selengkapnya

Puluhan Massa Pemuda Indonesia Mendesak Dinkes Pamekasan Jangan Jadi Tameng Rumah Sakit

PAMEKASAN, BeritaCakrawala.co.id – Puluhan massa dari Pemuda Indonesia menggeruduk kantor Dinas kesehatan Pamekasan, menuntut kejelasan dan pertanggungjawabkan atas nasib seorang pasien yang di duga kehilangan rahim akibat tindakan medis yang kini di persoalkan, Kamis (25/06/2026).

Massa menilai persoalan ini bukan sekadar sengketa pelayanan kesehatan biasa, melainkan dugaan pelanggaran serius terhadap hal pasien yang berpotensi menimbulkan cacat permanen dan kerugian seumur hidup.

Kordinator lapangan aksi, Imam Arifin mengungkapkan bahwa pasien berinisial QQ(29), warga kecamatan Pakong, awalnya menjalani operasi sesar di RSIA Puri Buda Madura. Namun Setelah mengalami pendaharaan, pasien kembali menjalani operasi yang berujung pada pengangkatan rahim.

Menurut imam, kondisi pasien justru semakin memburuk sehingga harus dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Di Rumah sakit rujukan tersebut, pasien kembali menjalani tindakan medis dan ditemukan adanya masalah pada usus yang melintir.

" Yang menjadi pertanyaan besar, jika sumber masalahnya berada pada usus, lalu atas dasar pertimbangan medis apa rahim pasien sampai diangkat? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik dan keluarga pasien" tegasnya.

Tak hanya mempertanyakan tindakan media, masaa juga menyoroti dugaan sulitnya akses keluarga terhadap dokumen rekam medis pasien.

Rekam medis adalah hak pasien, keluarga merasa dipersulit saat meminta dokumen yang seharusnya menjadi dasar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Ketertupan seperti ini justru memunculkan kecurigaan publik.

Dalam aksinya, massa mendesak Dinkes 

Pamekasan untuk tidak hanya menjadi 

penonton atau sekadar menerima laporan 

administratif dari rumah sakit.  Mereka 

meminta investigasi dilakukan secara 

independen dan transparan.

Dinkes harus membuktikan keberpihakan kepada masyarakat, bukan menjadi tameng bagi fasilitas kesehatan yang sedang di persoalkan.  Jika ditemukan pelanggaran prosedur atau dugaan malapraktik, maka harus ada tindakan tegas bukan sekadar pembinaan" imbuhnya.

Pernyataan Dinkes yang menyebut hasil investigasi belum dapat disampaikan ke publik juga menuai sorotan. Massa menilai alasan menunggu kordinasi dan konsolidasi tidak boleh dijadikan dalih untuk memperlambat keterbukaan publik yang menjadi hak pasien dan keluarganya.

Di tengah tuntutan masyarakat akan transparan, publik kini menunggu apakah investigasi yang dilakukan benar benar independen atau hanya berakhir sebagai formalitas birokrasi yang tidak menyentuh substansi personalan.

Kasus ini pun menjadi ujian serius bagi integritas pengawasan pelayanan kesehatan di kabupaten Pamekasan. Sebab yang dipertanyakan bukan hanya nama sebuah rumah sakit, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan dan perlindungan hak hak pasien di Indonesia.

Sampai berita ini diturunkan masih mengkonfirmasi pihak pihak terkait" Pungkasnya.(Red)

Selengkapnya

JOGO SUROBOYO" Antisipasi Antrean Panjang dan Pastikan Stok Aman, Polrestabes Surabaya Pantau Distribusi Solar Real-Time

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id - Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya menggelar patroli rutin ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Wilayah Kota Surabaya. Langkah proaktif ini diambil untuk mengantisipasi potensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. Selain memastikan ketersediaan pasokan, kehadiran polisi di lapangan bertujuan untuk mengurai antrean kendaraan.

Terkait hal tersebut di atas, AKBP Galih Bayu Raditya, S.I.K., M.M selaku Kasatlantas Polrestabes Surabaya, Kamis (25/06/2026) mengatakan, Jika terjadi penumpukan arus lalu lintas di sekitar area SPBU, anggota Satlantas akan langsung bersiaga di tengah masyarakat untuk melakukan pengaturan jalan dan menjaga ketertiban.

"Patroli intensif ini menyasar sejumlah titik SPBU strategis guna memantau langsung aktivitas pengisian bahan bakar dan memastikan pasokan Solar tetap aman bagi masyarakat," ujarnya.

Polrestabes Surabaya berkomitmen, lanjut kata Galih, memberikan pelayanan prima dan rasa aman di fasilitas publik, dan personelnya tidak hanya sekadar melakukan pemantauan visual, dan Jika ditemukan adanya antrean panjang kendaraan yang mengular hingga ke bahu jalan, petugas yang berpatroli akan langsung turun ke lapangan.

"Aksi Cepat Tanggap Polrestabes Surabaya di Lapangan, terkait situasi tersebut, Petugas secara langsung mendatangi titik-titik SPBU guna memonitor ketersediaan pasokan solar secara real-time dan mencegah potensi penyalahgunaan," lugasnya.

AKBP Galih Bayu Raditya, S.I.K., M.M menambahkan, Satlantas terus berkoordinasi dengan pihak pengelola SPBU dan Pertamina untuk mempercepat proses distribusi, termasuk mendukung penambahan armada mobil tangki di wilayah Surabaya Raya apabila dibutuhkan.

"Petugas secara langsung mendatangi titik-titik SPBU guna memonitor ketersediaan pasokan solar secara real-time dan mencegah potensi penyalahgunaan, serta Upaya ini merupakan wujud pelayanan Polri untuk memastikan kelancaran mobilitas warga dan distribusi logistik di Kota Surabaya tetap aman serta kondusif," tutup Kasatlantas Polrestabes Surabaya."Pungkasnya (FARID)

Selengkapnya

Ciptakan Suasana Nyaman, Satlantas Hadirkan Nobar Piala Dunia dan Pemohon SIM Bikin Antrean SIM Makin Ceria

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id - Cegah Kebosanan Saat Antre, Satlantas Sulap Ruang Tunggu Pembuatan SIM Jadi Arena Nobar Piala Dunia 2026. Langkah ini menjadi giat humanis kepolisian untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus menciptakan suasana pelayanan publik yang santai, akrab, dan menyenangkan.

Suasana Berbeda di Ruang Pelayanan Satpas, Pemandangan tidak biasa terlihat di ruang tunggu Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas). Alih-alih suasana tegang dan membosankan khas antrean administrasi, kini area tersebut dipadati gelak tawa dan sorak sorai masyarakat yang tengah mengurus perpanjangan maupun pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Menurut keterangan Kasatlantas AKBP Galih Bayu Raditya, S.I.K., M.M, melalui Kanit Regident Satpas SIM Colombo yakni AKP Tri Arda Meidiansyah, S.TR.K, Sik, dan dampingi Ipda Hariyo Indarto, di dampingi Ipda Dani Kurniawan, serta Aipda Wage Santoso (Tim Pokja Praktek), Kamis (25/06/2026) mengatakan, Hal ini tercipta berkat inovasi pihak kepolisian yang menghadirkan fasilitas layar televisi khusus untuk nonton bareng (nobar) pertandingan sepak bola Piala Dunia," ucapnya.

Lanjut kata Tri Arda, Layanan Ekstra untuk Kenyamanan Warga, Bukan sekadar menyiarkan pertandingan, kegiatan ini benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana merajut keakraban antara Polri dan warga. Di sela-sela waktu tunggu proses verifikasi data dan ujian, para pemohon SIM tampak sangat antusias menyaksikan jalannya turnamen sepak bola akbar tersebut.

"Untuk menambah kenyamanan pemohon, petugas bahkan secara proaktif menyediakan suguhan makanan ringan dan air minum secara gratis. Pendekatan sederhana ini dinilai sangat efektif mengusir rasa jenuh sekaligus memberikan pengalaman pelayanan yang humanis dan merakyat," katanya.

Polri dengan Masyarakat, masih kata Tri Arda, Inovasi pelayanan ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, di sejumlah daerah menyatakan bahwa momentum pesta bola dunia adalah waktu yang tepat untuk membangun komunikasi dua arah yang lebih cair antara petugas dan pemohon SIM.

"Suasana yang rileks membuat mereka tidak merasa terbebani oleh prosedur administrasi yang biasanya memakan waktu tunggu. Ke depannya, inovasi-inovasi berbasis pendekatan sosial dan hiburan sederhana ini diharapkan terus berlanjut guna mewujudkan pelayanan publik yang modern dan menyenangkan," ujar Kanit Regident.

AKP Tri Arda Meidiansyah, S.TR.K, Sik menambahkan, tak hanya itu, personel Satpas SIM Colombo juga memanfaatkan momen tersebut untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas serta mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan di jalan.

"Melalui inovasi tersebut, Satlantas Polrestabes Surabaya berharap dapat menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga nyaman, humanis, dan semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat," pungkas Kanit Regident Satpas Colombo."Pungkasnya.(FARID)

Selengkapnya

Aksi Damai ABJI di Wringinanom Di Warnai Intimidasi Pihak Perusuh, Peserta Soroti Sikap APH

GRESIK, BeritaCakrawala.co.id - Aksi damai yang digelar Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) di depan Kantor Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Rabu (24/6/2026), diwarnai ketegangan setelah munculnya sejumlah oknum yang diduga sengaja melakukan provokasi dan berupaya mengganggu jalannya penyampaian aspirasi.

Pihak ABJI menduga kemunculan oknum-oknum tersebut bukan terjadi secara spontan, melainkan terorganisir atau atas perintah pihak kecamatan Wringinanom untuk mengalihkan fokus massa dari substansi tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dugaan tersebut muncul setelah sejumlah peserta aksi mengaku mendapat intimidasi verbal dan upaya pemancingan emosi selama berlangsungnya Aksi.

Menurut keterangan peserta aksi, upaya provokasi diduga telah dimulai sejak para orator ABJI menyampaikan aspirasi. Sejumlah oknum yang berada di sekitar lokasi disebut beberapa kali melontarkan kata-kata yang dianggap tidak pantas dan berpotensi memancing emosi massa aksi. Meski demikian, peserta aksi tetap berupaya menahan diri dan melanjutkan kegiatan sesuai agenda yang telah direncanakan.

Di sisi lain, ABJI juga mempertanyakan mekanisme pengamanan yang dilakukan aparat di lokasi. Menurut pengamatan peserta aksi, oknum yang diduga melakukan provokasi tersebut tetap berada di sekitar lokasi tanpa adanya tindakan pencegahan yang dianggap memadai. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya pembiaran terhadap pihak-pihak yang dinilai berpotensi mengganggu jalannya aksi damai.

Selain itu, sejumlah peserta aksi menyoroti minimnya kehadiran personel dari jajaran Polres Gresik dalam pengamanan kegiatan tersebut. Situasi tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan massa aksi mengenai penyebab munculnya kelompok yang diduga berupaya menciptakan kericuhan di tengah penyampaian aspirasi.

Meski demikian, kegiatan penyampaian aspirasi sempat berjalan sesuai agenda setelah perwakilan ABJI diterima untuk melakukan audiensi dengan pihak Kecamatan Wringinanom. 

Namun, suasana kembali memanas ketika sejumlah oknum yang sebelumnya diduga melakukan provokasi kembali mendatangi lokasi aksi dan diduga melakukan intimidasi terhadap anggota ABJI yang berada di luar ruang audiensi.

Menurut peserta aksi, sejumlah oknum tersebut kembali melontarkan perkataan yang dianggap tidak pantas kepada tim ABJI yang tidak mengikuti audiensi. Kondisi tersebut menyebabkan suasana yang sebelumnya kondusif kembali memanas dan mengganggu jalannya kegiatan yang sedang berlangsung. 

Bahkan salah satu anggota ABJI mendapat informasi jika oknum yang melakukan provokasi tersebut adalah seorang perangkat desa, dan salah seorang Kasun yang diduga dalam pengaruh minuman keras. 

Presiden ABJI, Suliono, S.H., menyatakan pihaknya meminta seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut secara transparan.

"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara damai dan konstitusional. Namun sangat disayangkan muncul pihak-pihak yang diduga berupaya mengganggu jalannya aksi. Kami meminta seluruh pihak terkait memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat. Fokus kami adalah mengawal kepentingan masyarakat dan mendorong transparansi penggunaan anggaran negara," tegas Suliono.

Ia menjelaskan, seusai aksi damai ini pihak ABJI akan segera membuat laporan yang akan diserahkan kepada APH.

“Yang jelas kami akan segera membuat laporan berdasarkan hasil temuan tim investigasi kami dilapangan yang beberapa waktu lalu sudah melakukan penelusuran langsung di desa-desa yang ada di Kecamatan Wringinanom,” ungkapnya. 

Dalam aksi tersebut, ABJI menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa, Bantuan Khusus Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Program TPS3R, Bantuan Khusus Perkim, audit pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa, dugaan praktik jual beli proyek dan pungutan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta evaluasi terhadap fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pihak kecamatan terhadap pemerintahan desa.

Wakil Presiden ABJI, Sulikan, menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan bertujuan mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

"Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana yang berasal dari uang rakyat digunakan. Transparansi dan pengawasan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABJI, Sukadi, S.H., meminta aparat penegak hukum dan instansi pengawas untuk menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang di masyarakat secara profesional dan objektif.

"Kami berharap seluruh aspirasi dan informasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Tujuannya agar tidak ada lagi keraguan maupun pertanyaan publik terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan," kata Sukadi.

Panglima Satgasus ABJI, Sariyono, menyampaikan kekecewaannya atas situasi yang terjadi selama aksi berlangsung. Menurutnya, aksi yang awalnya berjalan damai justru diwarnai kemunculan sejumlah oknum yang diduga melakukan provokasi dan intimidasi.

"Kami sangat menyayangkan adanya oknum yang diduga sengaja mengganggu jalannya aksi damai. Kami juga mempertanyakan pengamanan di lokasi karena menurut pengamatan kami tidak terlihat adanya tindakan yang cukup untuk mencegah potensi gangguan tersebut. Bahkan saat audiensi berlangsung, masih terdapat pihak-pihak yang diduga melakukan intimidasi terhadap rekan-rekan kami di luar ruang audiensi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai siapa pihak yang berada di balik munculnya oknum-oknum tersebut. Kami berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik di tengah masyarakat," ujar Sariyono.

Lebih lanjut, Sariyono menyatakan bahwa ABJI akan mengumpulkan bukti-bukti terkait jalannya pengamanan selama aksi berlangsung. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pihak keamanan saat ABJI menggelar aksi damai di Kantor Kecamatan Wringinanom merupakan kelalaian atau lambannya respons aparat dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan, maka pihaknya akan menempuh jalur resmi dengan menyampaikan laporan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Timur.

"Kami menghormati tugas dan kewenangan aparat keamanan. Kami mendapati saat itu ada dugaan kelalaian atau respons yang dinilai tidak maksimal dalam menjaga kondusivitas aksi damai. Ya masak ada oknum pengganggu yang memprovokasi malah dibiarkan, dari hal tersebut kami dari ABJI sepakat menyampaikan laporan secara resmi ke Propam Polda Jawa Timur agar dilakukan evaluasi dan pemeriksaan secara objektif. Langkah ini kami tempuh sebagai bentuk kontrol dan harapan agar pengamanan penyampaian aspirasi masyarakat ke depan dapat berjalan lebih baik," tegas Sariyono.

ABJI menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan yang menjadi tuntutan aksi hingga adanya tindak lanjut dari pihak-pihak yang berwenang. Organisasi tersebut juga menyatakan komitmennya untuk tetap menempuh jalur konstitusional dan sesuai ketentuan hukum dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat" Pungkasnya.(Pras/roy)

Selengkapnya