MALANG, Berita Cakrawala.co.id– Kelompok 2 yang terdiri atas Olivia sava Rasendriya, Zabrina Fabiola, Luqyana Yasmin, Zahratus Zahhwa, Nur Rada, dalam kegiatan Program Praktik Lapangan Hukum (PLKH) 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bertajuk “Pendaftaran Tanah untuk Mewujudkan Kepastian Hukum” pada Minggu (8/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada audiens mengenai pentingnya pendaftaran tanah serta prosedur penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan guna memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Dalam kegiatan tersebut, pembahasan berfokus pada permasalahan status tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah berakhir masa berlakunya sejak tahun 2009 dan belum ditindaklanjuti dengan proses perpanjangan maupun pengurusan perubahan hak.
Tanah yang menjadi objek pembahasan sebelumnya berasal dari tanah persil desa yang tercatat dalam Letter C, kemudian mengalami proses peralihan hak hingga diterbitkan sertifikat HGB atas nama badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Seiring berjalannya waktu, tanah tersebut mengalami beberapa kali peralihan kepemilikan hingga akhirnya berada dalam penguasaan pemegang hak saat ini. Namun, berakhirnya masa berlaku HGB menimbulkan kebingungan bagi pemilik tanah mengenai prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh kembali kepastian hukum atas tanah tersebut, termasuk persyaratan administrasi dan biaya yang diperlukan.
Selain permasalahan status hak, kegiatan sosialisasi juga membahas kondisi fisik bidang tanah, khususnya mengenai tanda batas tanah yang belum diperbarui.
Sebagian patok atau tanda batas tanah saat ini telah tertutup oleh bangunan rumah yang mengalami renovasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses pendaftaran tanah agar kesesuaian antara data fisik dan data yuridis tetap terjaga.
Dalam sesi diskusi, audiens juga menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai langkah awal pengurusan tanah yang masa berlaku HGB-nya telah berakhir, kemungkinan adanya denda akibat keterlambatan pengurusan, serta kebutuhan dokumen Letter C dalam proses pendaftaran tanah.
Menanggapi hal tersebut, disampaikan bahwa langkah awal yang perlu dilakukan adalah mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengecekan status dan riwayat hak atas tanah.
Perlu diketahui, pengecekan ini diperlukan guna mengetahui kondisi administrasi pertanahan sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan proses pengurusan belum dapat dilanjutkan.
Pemilik tanah juga diarahkan untuk mempersiapkan sertifikat HGB dan identitas perpajakan sebagai dokumen awal. Sementara itu, persyaratan tambahan dapat dikonsultasikan dan dilengkapi berdasarkan arahan dari pihak BPN. Terkait dokumen Letter C, keberadaannya tidak menjadi dokumen utama yang harus dipersiapkan apabila pemilik tanah telah memiliki sertifikat HGB, meskipun riwayat tanah tetap perlu diperhatikan dalam pemeriksaan administrasi.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan audiens semakin memahami pentingnya tertib administrasi pertanahan dan tidak menunda pengurusan hak atas tanah yang telah berakhir masa berlakunya. Selain itu, audiens diharapkan lebih proaktif dalam melakukan konsultasi kepada instansi pertanahan agar setiap permasalahan yang berkaitan dengan status dan kepemilikan tanah dapat ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa PLKH 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dalam memberikan edukasi hukum kepada audiens, khususnya mengenai pendaftaran tanah sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah" Pungkasnya.(Red)






0 comments:
Posting Komentar