This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Selasa, 17 November 2026

Desak Rotasi Kanit Gakum, Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Angkat Bicara Terkait Penyimpanan Barang Bukti Laka

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id- Terkait adanya pemberitaan Ruang terbuka hijau  disulap menjadi penyimpanan barang bukti laka lalu lintas akhirnya Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung perak Surabaya angkat bicara, Selasa(17/11/2026).

Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Imam Sayfudin Rodji, S.H menyampaikan bahwa barang bukti tersebut pindahan dari gudang pos lantas margomulyo. karena pos margomulyo harus dikosongkan, lahan di minta pemilik.

Akhirnya sementara di pindahkan ke pos palemboom sambil menunggu disiapkan tempat barang bukti yang baru. Kemarin sudah di pindahkan barang bukti tersebut" Tegasnya.

Sementara itu di tengah proses pemindahan tersebut, publik berharap Kapolres  Pelabuhan Tanjung perak dan Kasatlantas segera rotasi jabatan Kanit Gakum(laka lantas..red) Iptu Wiji karena terlalu lama menjabat tidak baik buat institusi kepolisian, seharusnya ada penyegaran tersebut.

Masyarakat menilai, jabatan yang terlalu lama diemban oleh satu orang tidak baik bagi institusi kepolisian. Rotasi dinilai penting sebagai bentuk penyegaran, pembinaan karier, sekaligus upaya meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap pelayanan Unit Laka Lantas polres pelabuhan Tanjung perak Surabaya.

Sejumlah warga berharap, dengan adanya pergantian pejabat di tubuh Unit Gakkum, pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi korban laka lantas maupun pihak yang mengurus barang bukti, dapat menjadi lebih transparan, cepat, dan humanis.

Hingga berita ini diturunkan, proses pemindahan barang bukti ke Margomulyo masih dalam tahap persiapan dan diharapkan dapat segera terealisasi dalam waktu dekat" Pungkasnya.(SJ)
Share:

Senin, 16 November 2026

Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Tutup Mata, Terkait RTH di sulap Menjadi Penyimpanan Barang Bukti Laka

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id- Ruang terbuka hijau yang seharunya tertata rapi dengan penghijauan, malah di pakai tempat penyimpanan barang bukti laka.

Seperti halnya tepatnya di Unit Laka Lantas Pos Palembung Polres Pelabuhan Tanjung perak Surabaya.

Dari pantauan awak media bahkan tempat tersebut di tutup pagar Alumunium seakan akan biar tidak kelihatan dari luar, Senin (16/11/2026).

Padahal publik malah curiga adanya di tutup tempat penyimpanan barang bukti laka lantas tersebut.

Salah satu warga yang tidak mau disebut namanya mengatakan bukan lagi tempat warga menikmati hijau. Tapi tempat menyimpan barang bukti kecelakaan lalu lintas.

" Ruang terbuka hijau yang sudah ditata rapi oleh Pemkot Surabaya itu, justru kini berubah fungsi" Tegasnya.

Sangat disayangkan Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung perak AKP Imam harus bijak terhadap anggotanya yakni Kanit Laka Lantas (Gakum) terkait ruang terbuka hijau dijadikan tempat penyimpanan barang bukti laka lantas tersebut bukan malah membiarkan saja.

Padahal Surabaya ini lagi gencar-gencarnya menata ruang terbuka hijau (RTH) jadi taman yang asri.

Sampai berita ini di turunkan masih mengkonfirmasi pihak pihak terkait" Pungkasnya.(SJ)
Share:

Polres Lamongan Gelar Operasi Zebra Semeru 2026, Sasar Delapan Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

LAMONGAN, Berita cakrawala.co.id – Polres Lamongan menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2026 di Halaman Mapolres Lamongan, Senin pagi (16/11).

Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026 tersebut, difokuskan pada delapan jenis pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Operasi Zebra Semeru 2026 mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat, Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah awal dalam rangka pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Kasat Lantas Polres Lamongan AKP I Made Hadi Krisna W. melalui Kasihumas IPDA M. Hamzaid, S.Pd menjelaskan bahwa operasi kali ini menyasar pelanggaran yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Adapun delapan sasaran tersebut meliputi penggunaan handphone saat berkendara, knalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong, pengendara di bawah umur, melawan arus, berboncengan lebih dari satu orang, melebihi batas kecepatan, kendaraan truk over dimension over load (ODOL), serta tidak menggunakan helm dan sabuk keselamatan.

Pelanggaran tersebut masih berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas maupun meningkatkan fatalitas korban ketika terjadi kecelakaan.

Karena itu, penindakan dilakukan sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama.

"Operasi Zebra Semeru 2026 tidak hanya diarahkan pada penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan bertanggung jawab saat berkendara." ujarnya.

"Melalui operasi ini, Satlantas Polres Lamongan mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tidak melawan arus, menggunakan helm berstandar SNI dan sabuk keselamatan, serta tidak memacu kendaraan melebihi batas kecepatan" lanjutnya.

Pengendara juga diminta melengkapi surat-surat kendaraan dan memastikan kondisi kendaraan layak jalan sebelum bepergian.

Dengan pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2026, Polres Lamongan berharap tercipta budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan dapat ditekan demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Lamongan" Pungkasnya.(MKD)
Share:

Kapolda Jawa Timur Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2026

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id- Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2026, Senin (16/11/2026).

Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026, ini difokuskan pada peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta pencegahan kecelakaan di jalan raya.

Dalam arahannya, Kapolda Jatim menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel yang terlibat dalam operasi.

“Jangan sampai jalan raya menjadi mesin pembunuh. Kecelakaan bukan sekadar angka, tetapi menyangkut nyawa manusia dan masa depan keluarga yang ditinggalkan,” Tegasnya.

Berdasarkan data Januari hingga Oktober 2026, jumlah kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur mengalami kenaikan sekitar 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan tercatat mengalami penurunan sebesar 30 persen.

Menyinggung hasil Operasi Patuh Semeru 2026 yang menunjukkan penurunan jumlah kecelakaan sebesar 54 persen dan korban meninggal dunia sebesar 85 persen dibandingkan 14 hari sebelum pelaksanaan operasi.

Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan keselamatan berlalu lintas melalui langkah edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang terukur.

Menurutnya, upaya menekan angka kecelakaan membutuhkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, serta seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, penindakan pelanggaran secara manual mengalami penurunan sebesar 86 persen, seiring optimalisasi tilang elektronik (ETLE) dan pendekatan edukatif melalui teguran.

“Ini bukti bahwa kehadiran dan keberadaan rekan-rekan selama Operasi Patuh Semeru 2026 memberikan dampak nyata. Namun demikian, tugas dan pekerjaan kita belum selesai,” Imbuhnya.

Dalam Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolda Jatim meminta seluruh jajaran mengedepankan langkah preemtif dan preventif serta melaksanakan kegiatan berdasarkan pemetaan daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Targetnya jelas, angka kecelakaan dan korban meninggal dunia harus lebih rendah dibandingkan Operasi Zebra tahun sebelumnya. Saya tidak ingin operasi ini hanya menggugurkan kewajiban, tetapi harus bisa kita evaluasi pelaksanaan dan hasilnya.

Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan kedisiplinan, mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta menghindari perilaku berkendara yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Kami berharap masyarakat Jawa Timur tertib berlalu lintas keselamatan kita bersama" Pungkasnya.(MSB)
Share:

PLKH 1 FH UMM Gelar Sosialisasi Pendaftaran Tanah untuk Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Masyarakat

MALANG, Berita Cakrawala.co.id– Kelompok 2 yang terdiri atas Olivia sava Rasendriya, Zabrina Fabiola, Luqyana Yasmin, Zahratus Zahhwa, Nur Rada, dalam kegiatan Program Praktik Lapangan Hukum (PLKH) 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bertajuk “Pendaftaran Tanah untuk Mewujudkan Kepastian Hukum” pada Minggu (8/11/2026). 

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada audiens mengenai pentingnya pendaftaran tanah serta prosedur penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan guna memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Dalam kegiatan tersebut, pembahasan berfokus pada permasalahan status tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah berakhir masa berlakunya sejak tahun 2009 dan belum ditindaklanjuti dengan proses perpanjangan maupun pengurusan perubahan hak. 

Tanah yang menjadi objek pembahasan sebelumnya berasal dari tanah persil desa yang tercatat dalam Letter C, kemudian mengalami proses peralihan hak hingga diterbitkan sertifikat HGB atas nama badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Seiring berjalannya waktu, tanah tersebut mengalami beberapa kali peralihan kepemilikan hingga akhirnya berada dalam penguasaan pemegang hak saat ini. Namun, berakhirnya masa berlaku HGB menimbulkan kebingungan bagi pemilik tanah mengenai prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh kembali kepastian hukum atas tanah tersebut, termasuk persyaratan administrasi dan biaya yang diperlukan.

Selain permasalahan status hak, kegiatan sosialisasi juga membahas kondisi fisik bidang tanah, khususnya mengenai tanda batas tanah yang belum diperbarui. 

Sebagian patok atau tanda batas tanah saat ini telah tertutup oleh bangunan rumah yang mengalami renovasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses pendaftaran tanah agar kesesuaian antara data fisik dan data yuridis tetap terjaga.

Dalam sesi diskusi, audiens juga menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai langkah awal pengurusan tanah yang masa berlaku HGB-nya telah berakhir, kemungkinan adanya denda akibat keterlambatan pengurusan, serta kebutuhan dokumen Letter C dalam proses pendaftaran tanah.

Menanggapi hal tersebut, disampaikan bahwa langkah awal yang perlu dilakukan adalah mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengecekan status dan riwayat hak atas tanah.

Perlu diketahui, pengecekan ini diperlukan guna mengetahui kondisi administrasi pertanahan sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan proses pengurusan belum dapat dilanjutkan.

Pemilik tanah juga diarahkan untuk mempersiapkan sertifikat HGB dan identitas perpajakan sebagai dokumen awal. Sementara itu, persyaratan tambahan dapat dikonsultasikan dan dilengkapi berdasarkan arahan dari pihak BPN. Terkait dokumen Letter C, keberadaannya tidak menjadi dokumen utama yang harus dipersiapkan apabila pemilik tanah telah memiliki sertifikat HGB, meskipun riwayat tanah tetap perlu diperhatikan dalam pemeriksaan administrasi.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan audiens semakin memahami pentingnya tertib administrasi pertanahan dan tidak menunda pengurusan hak atas tanah yang telah berakhir masa berlakunya. Selain itu, audiens diharapkan lebih proaktif dalam melakukan konsultasi kepada instansi pertanahan agar setiap permasalahan yang berkaitan dengan status dan kepemilikan tanah dapat ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa PLKH 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dalam memberikan edukasi hukum kepada audiens, khususnya mengenai pendaftaran tanah sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah" Pungkasnya.(Red)
Share:

Link Berita

Definition List

Unordered List

Support