Pemilik Minyak Crude Palm Oil Angkat Bicara

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id - Dibalik bisnis di kawasan pesisir Jalan Kalianak, Kecamatan Asemrowo Surabaya, yang disinyalir sebagai dugaan tempat penyelewengan minyak Crude Palm Oil (CPO) Ilegal, akhirnya dijelaskan oleh sang pemilik melalui klarifikasinya kepada media ini, Sabtu (11/11/2023).

Eko yang diwanti-wanti sebagai pemilik dugaan minyak CPO Ilegal menyampaikan, bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Minyak yang dikelolahnya merupakan hasil kerja keras dari para warga nelayan usai melakukan pembersihan kapal-kapal yang bermuatan minyak CPO di tengah laut.

"Jadi mereka para nelayan ini, menjadi pengintir atau pemungut untuk mencari sisa-sisa di bekas pembongkaran kapal-kapal besar di tengah laut yang bermuatan minyak CPO, sebagai uang tambahan," kata Eko.

"Dari pada sisa-sisa minyak CPO yang ada dibekas kapal-kapal pembongkaran terbuang sia-sia. Akhirnya para nelayan berisiniatif melakukan pembersihan dengan memungut sedikit demi sedikit memakai jerigen dan dijual ke saya," sambungnya.

Lanjut Eko, pengadaan minyak CPO ini juga tidak setiap hari dilakukan. Melainkan kalau ada kapal yang habis bongkar muat, barulah para nelayan menggunakan perahu-perahu kecil dengan membawa beberapa jerigen, lalu memungut sisa-sisa minyak CPO di beberapa kapal yang berlabuh di tengah laut.

"Kepada para nelayan yang mempunyai minyak CPO hasil pungutan dari kapal-kapal berlabuh yang habis dibongkar muatannya, kita beli seharga 120 ribu rupiah per-jerigen. Dalam pembeliannya-pun, kita harus menggunakan perahu yang lebih besar guna menampung banyaknya minyak CPO yang dipungut dari para nelayan," terang Eko.

Menurut Eko, sebelumnya para nelayan banyak mengeluh lantaran hasil melaut mereka sepi. Namun, sekarang banyak yang bersyukur karena mempunyai gagasan yaitu memungut minyak CPO di kapal-kapal yang berlabuh ditengah laut bisa untuk dijual.

"Alhamdulillah, masyarakat Moro Krembangan yang didominasi para nelayan semua bisa tersenyum karena ada kerjaan tambahan sebagai pemungut minyak CPO. Jadi meskipun hasil melaut mereka sepi, ada penghasilan tambahan," jelas Eko.

Pria asal kelahiran Moro Krembangan Surabaya, kaget dengan adanya pemberitaan dari beberapa media online di Surabaya yang menyebut bahwa aktivitas minyak CPO digelutinya merupakan hasil penyelewengan bahkan ada yang menyebut pengolahan ataupun bisnisnya Ilegal.

"Yang diberitakan terkait penyelewengan maupun sebagai tempat penimbunan serta pengolahan yang mana. Orang saya begitu dapat minyak CPO dari para nelayan langsung dimuat menggunakan truk tangki, kemudian disetorkan ke pabrik pakan ternak," tutur Eko.

Sebelum disetorkan ke pabrik pakan ternak, terlebih dahulu dilakukan pengecekan atau penyortiran karena takutnya masih ada kadar air yang terkandung dalam minyak nabati edibel tersebut atau CPO.

"Kalau masih ada kandungan air didalam minyak nabati edibel tersebut, kita keringkan terlebih dahulu menggunakan mesin pemanas yang ada di Gudang. Sebab kalau masih ada kandungan air, pabrik pakan ternak tidak mau ambil," ucap Eko.

Maka dari itu, pihaknya bingung. Apa yang disebutkan dalam pemberitaan media online bahwa ada penimbunan dan pengolahan ataupun penyelewengan minyak CPO Ilegal.

"Saya juga bingung mas, apa yang sudah disebutkan dalam pemberitaan tersebut. Terkait masalah izin dengan segala aktivitas di gudang, insa Allah ada. Termasuk izin importir juga ada," celetuk Eko.

"Monggo kalau sekedar saling sharing. Kurang apa yang harus dilengkapi tentang usaha saya ini. Kan saya juga tidak tau, barang kali rekan-rekan media juga punya pendapat harus mengurus surat apa lagi, biar saya lengkapi,"imbuhnya.

Selain itu, Eko juga merasa bersyukur karena bisa membantu untuk meningkatkan kemajuan perekonomian warga para nelayan di kawasan pesisir pantai Kalianak Surabaya.

"Dengan adanya para nelayan yang mencari uang tambahan sebagai pengintir ataupun pemungut sisa-sisa minyak CPO dari atas kapal-kapal yang habis dibongkar muatannya. Saya sangat bersyukur dan bangga bisa membantu pendapatan tambahan mereka sebagai nelayan lokal di pesisir pantai Kalianak Surabaya," tandasnya.

Kalaupun adanya dugaan penyelewengan ataupun pencurian minyak CPO, mestinya ada laporan. Tapi apa, malah pemilik kapal-kapal yang bermuatan minyak CPO merasa senang dengan dibantunya oleh para nelayan untuk membersihkan kapalnya.

"Jadi mereka para nelayan bersatu untuk memungut sisa-sisa minyak CPO dari kapal-kapal besar di tengah laut sehingga para Kapten kapal terkadang memberikan uang tips kepada para nelayan sekaligus mendapatkan minyak CPO lalu dijual ke saya,"tambahnya.

Sementara itu, salahsatu nelayan disekitaran pesisir pantai Kalianak Surabaya, saat ditanya oleh salah satu media online merasa senang dengan adanya kerjaan sampingan menjadi pemungut minyak CPO.

"Alhamdulillah, dengan penghasilan tambahan sebagai pemungut minyak CPO di kapal-kapal besar di tengah laut, kami para nelayan merasa terbantu," urainya.

"Semisalnya kalau gak ada kerjaan tambahan seperti menjadi pemungut minyak CPO, terus kita sebagai nelayan lokal di Surabaya, harus mencari kerjaan apa lagi. Sedangkan melaut pendapatan ikannya sepi," pungkas OG salahsatu nelayan asal Moro Krembangan.(Red)

Selengkapnya

Aktivitas TI di Perairan Mengkubung Tak Mampu Diberhentikan APH, Diduga Danramil Ikut Andil

PANGKALPINANG, BeritaCakrawala.co.id - Aktivitas tambang timah di perairan Mengkubung tak mampu diberhentikan Aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Belinyu. Dan parahnya, diduga Komandan Rayon Militer (Danramil) 413/02 Belinyu ikut andil dan menjadi dugaan kuat, atas gagalnya pihak Aparat Polsek Belinyu dalam menghentikan aktivitas tersebut.

"Hari ini sebetulnya kami mau demo ke Kapolda pak, tapi dihentikan sama anggota (Polsek Belinyu). Dia bilang biar kami sendiri yang menghentikan aktivitas itu. Mereka memang turun ke laut pak, sekitar 20 anggota, tapi kita liat lebih kuat para penambang dari pada APH nya, karena sampai sekarang masih jalan terus aktivitas ini pak," ujar sumber terpercaya media ini, yang juga seorang nelayan di Desa Mengkubung, Kamis (23/11/23) sore.

Dikatakan nya dengan jelas adapun kegiatan aktifitas tambang tersebut beraninya jalan dan tidak ada tindakat penertiban hadirnya Danramil 413/02 Belinyu 

"Kalo oknum sekitar belasan orang yang jaga di sana pak. Yang saya tau Danramil juga ikut andil dan ia juga yang menyuruh aktivitas itu tetap jalan,"keluhnya

Ia mengeluh, ratusan Ponton Isap Produksi (PIP) yang mencari biji timah disana membuat nelayan sangat kesusahan dalam mencari ikan. Padahal, perairan adalah satu-satunya tempat nelayan mencari penghasilan.

"Kasihan sama kami para nelayan, jika ponton sudah sebanyak itu dimana kami bisa masang jaring pukat dan Bubu lagi. Setiap hari kalo kami masang jaring pukat itu dapatlah 2kg ikan. Tapi sekarang kita nggk bisa lagi masang jaring pukat pak," tutupnya.

Sampai berita ini diturunkan, kami akan terus mengawal, dan berkordinasi serta mengkonfirmasi ke pihak - pihak terkait,"pungkasnya.(Red)

Selengkapnya

Setwil FPII Jawa Timur Angkat Bicara, Terkait Dugaan Pemerasan Kades Oleh Wartawan di Jombang

JOMBANG, BeritaCakrawala.co.id - Beredarnya berita yang viral baik di medsos maupun di media masa terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh dua orang wartawan media online di Jombang Jawa Timur, baru-baru ini akhirnya menimbulkan rasa simpati dan aksi solidaritas rekan - rekan wartawan se-Indonesia  yang Menimbulkan  berbagai macam tanggapan serta pendapat dari beberapa kalangan, baik dari masyarakat umum maupun tokoh jurnalis. Dari banyak tanggapan tersebut, sebagian besar menilai kasus tersebut sangat janggal dan terkesan penuh rekayasa serta ada persekongkolan dengan APH

Hal tersebut seperti tanggapan dari Setwil Jawa Timur Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Bayu Pangarso ST, sekaligus Pimpinan Redaksi Beritacakrawala. Menurut tokoh pers nasional ini, dirinya sangat meragukan bahwa jika para wartawan tersebut tidak akan mungkin untuk melakukan pemerasan. 

Jika wartawan mendatangi kades, itu suatu yang lumrah dan wajar, untuk mempertanyakan dan mengklarifikasi informasi dan data Anggaran Desa yang mereka dapatkan Karena seorang wartawan tidak akan menulis berita tanpa melihat dan mengecek sebuah temuan yang di dapat, Rabu (22/11/2023).

Apalagi terkait dengan proyek dana desa yang dikelola oleh para Kades dan jajarannya, yang tentunya harus dimonitor dan dikontrol oleh masyarakat. Kontrol dari publik, terutama wartawan, sangat diperlukan, dan hal ini telah berulangkali disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Presiden agar masyarakat mengawasi ketat penggunaan dana desa yang dikucurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia.

Dugaan pemerasan yang terjadi pada Wartawan yang di Jombang itu sebenarnya adalah kolusi antara kades dan gerombolan oknum polisi yang "Bermental Sambo" untuk menjebak wartawan dengan dalih pemerasan Mengapa? Karena kepala Desa takut kinerja dan perilaku korupsinya terbongkar, maka dia berkolaborasi dengan oknum - oknum polisi yang bermental sambo untuk membungkam wartawan dengan strategi brutal dan busuk, seakan-akan wartawan memeras dan mau di suap, tegas.

Dalam sangkaan polisi menjebak pasal pemerasan uang sebesar 2 juta 500 ribu sudah jelas Mahkama Agung menerbitkan  PERMA NO 2 TAHUN 2012 Batasan tindak pidana Ringan(Tipiring) dengan batasan 2 juta 500 ribu tidak dapat di tahan atau perpanjangan penahanan kecuali penyidik Polres Jombang mencari - cari tambahan bukti baru  yang di lakukan oleh Tersangka

Kasus Wartawan Media On line yang ada di Jombang murni jebakan betmen yang di pasang oleh Kepala Desa Mejoyolosari kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, tidak mungkin hal tersebut terjadi jika tidak ada sebabnya. 

Sangat dimungkinan upaya penangkapan wartawan merupakan hasil kolusi jebak-menjebak yang telah di persiapkan oleh Kepala Desa dengan Oknum Polisi dan memanfaatkan oknum mental bejat dan Koruptor sebagai upaya untuk menutup kebobrokan dalam pengelolahan Anggaran desa.

Kaperwil Beritacakrawala Rohmat,SP (Roy) saat mengikuti aksi solidaritas bersama rekan - rekan perwakilan Wartawan Seluruh Indonesi sebayak 80 orang.

"Bisa saja ini adalah upaya dari Kepala Desa Mejoyolosari kecamatan Gudo kabupaten Jombang  itu upaya untuk menutup mulut atau menyuap wartawan agar tidak memberitakan hasil temuan atas kejanggalan dan di duga ada penyimpangan terhadap proyek Jalan Usaha Tani (JUT) yang tanpa papan nama yang dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tersebut,"terangnya. 

"Karena jika memang dilaksanakan dengan benar dan sesuai RAB kenapa harus takut untuk diberitakan. Akhirnya timbul rencana jebakan dengan dasar pemerasan lewat Sekertaris Desa Hanif Kresnoaji yang baru di lantik (18/07/2023) yang lalu,"ujarnya.

Seorang wartawan sekaligus Anaknya yang ikut saat kejadian menceritakan kronologi kejadian penjebagan  2 Wartawan oleh Polres Jombang sebenarnya Pemberian uang tersebut adalah bentuk kemitraan,di berikan 2 kali,yang pertama 1 juta 500 dan setelah di telepon mau di tambah 1 juta dengan di masukan amplop warna coklat yang berlogo desa mejoyolosari setelah di tempat parkiran di sergab oleh Anggota Polres Jombang.

Saat mau di temui bersama rekan - rekan Media perwakilan media seluruh Indonesia di Kantor Desa Mejoyolosari Kepala Desa Supaat kabur dan tidak ada satupun perangkat desa di kantor yang ada cuma stafnya dan saat di tanyakan, bahwa kepala Desa Keluar dan cuma di sambut oleh pihak Polsek dan Koramil yang jaga sejak pagi. Mungkin, mendengar akan kedatangan kami, yang menjadi obat dan meredam kegeraman rekan - rekan wartawan adalah sambutan dan jamuan dari Danramil Gudo yang dengan rasa kekeluargaan mendengar keluahan dari rekan - rekan Wartawan dan memberi air putih, biarpun sekedar air putih tetapi bisa mengurangi rasa kehausan saat menunggu berjam - jam  kedatangan Kepala Desa Supaat yang kabur sejak pagi, tuturnya

Aksi itu  tidak berhenti di situ saja tetapi di teruskan ke Pemkab untuk menemui Bupati Jombang dari keterangan penjaga rumah dinas bahwa Bupati sedang di luar kota,Tetapi menambah kegeraman saat mau datang di kantor Pemkab Jombang pintu gerbang di tutup dan di kunci dengan rapat - rapat oleh penjaga,setelah mendengar dan melihat kedatangan kami

Bapak kami datang bukan sebagai pengemis, kami juga bukan sebagai teroris, kami datang untuk menjalankan tugas jurnalis mengapa kamu anggab kami seperti Najis.

Perjuangan kami tidak pupus biarpun di anggab najis, kamipun di temui oleh Kadiskominfo dan Kadis PMD dan di tampung apa yang menjadi keluan rekan - rekan wartawan untuk di fasilitasi ketemu dengan Kades Mejoyolosari, serta aksipun di teruskan di Mapolres Jombang dengan di sambut baik oleh Wakapolres Jombang kami di persilahkan dan meminta perwakilan untuk mediasi,"pungkasnya.(Roy/Mew)

Selengkapnya

Sebanyak 38 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan SMP Kabupaten Lamongan Dapat Proyek Pembangunan atau Rehab dari DAK THN 2023

LAMONGAN, BeritaCakrawala.co.id - Program pembangunan dan rehab Sebanyak 38 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Lamongan lewat Dinas Pendidikan mendapatkan  suntikan dana  sebesar RP 22,6 miliar,Selasa (21/11/2023).

Program ini meliputi SMP Negeri dan SMP Swasta sebesar Rp 13 Miliar, untuk rehab ringan hingga rehab berat dan 9.6 miliar untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran tahun 2023.yang di kucurkan lewat Dinas pendidikan kabupaten Lamongan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Munif Syarif menyampaikan, "Alokasi anggaran untuk masing-masing lembaga tidak sama, dikarenakan menyesuaikan dengan jenis kegiatan, ada dua kegiatan dalam satu lembaga, sehingga nilainya bisa bervariasi tergantung keadaan pengajuan rehab tiap lembaga sesuai keadaan tingkat kerusakannya‘’Kurang lebih ,waktu pelaksanaan dana DAK akan di lakukan mulai bulan April hingga bulan Mei untuk pelaksanaan,” tuturnya saat di temui awak media Beritacakrawala.

Lanjut Munif, untuk rehab sedang dan berat jenis kegiatannya cukup banyak. Di antaranya membangun ruang kelas baru dan beberapa kegiatan sarana prasarana penunjang lain. Untuk DAK Non Fisik (TIK) sebesar 1,2 M untuk 11 lembaga. Sementara untuk 9 lembaga terdiri dari 6 SMP Negeri dan 3 SMP Swasta juga dianggarkan dalam DAK sebesar 13 Miliar.

Dari adanya DAK tersebut, tujuannya agar siswa semakin nyaman ketika belajar. Untuk itu perlu di imbangi dengan sarana dan prasarana yang layak. Selain itu, untuk nilainya tidak besar, tapi minimal bisa membantu lembaga dalam melakukan perbaikan fasilitas di sekolahnya.

Dengan sarana dan prasarana yang lebih baik, dapat meningkatkan minat belajar siswa. ‘’Untuk sarpras kita terus lakukan perbaikan lembaga, agar pendidikan di Lamongan semakin baik,”ucapnya.

Menurutnya, Dana alokasi khusus (DAK) ini masih seperti tahun lalu pengerjaannya dilakukan secara swakelola,  sepenuhnya di kerjakan komite sekolah.pihak lembaga/kepala sekolah selaku pengawas dan penanggung jawab lingkup lembaga. 

"intinya kita berkolaborasi untuk memberikan fasilitas pendidikan yang layak dan nyaman,dalam proses belajar," pungkasnya.(Zn/Roy)

Selengkapnya

Diduga Kades Sumberbendo Janjikan Jabatan Perangkat Desa Yang kosong Dengan Meminta Sejumlah Uang Kepada Calon

LAMONGAN, BeritaCakrawala.co.id - Penjaringan perangkat Desa yang kosong yang terjadi di Desa Sumberbendo kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan,diduga rawan dengan permainan dan sistem Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) Rabu (22/11/2023).

Seperti yang terjadi di salah satu desa di  kecamatan mantup Kabupaten Lamongan. Oknum Kepala Desa Sumberbendo Jumali.SE saat maju menjadi calon Kades beliau di duga meng iming-imingi jabatan kepada timses nya, Hingga sampai saat ini janji itupun tak kunjung terealisasi terkesan di sengaja di undur-undur.

“Bahkan ironisnya oknum Kades Jumali diduga sudah meminta uang kepada beberapa calon yg notabene timsesnya (yg semua msh ada hubungan keluarga ) sejumlah uang agar  menjadi Kepala Dusun ke salah tiga dusun yg kosong unruk menjadi Kasun. Ungkap salah satu narasumber yg juga warga di desa sumberbendo.

Saat dikonfirmasi awak media Beritacakrawala salah satu nara sumber "mengatakan bahwa Benar salah satu keluarga nya di janjikan menjadi salah satu perangkat desa posisi kasun

Bahkan sudah ada dugaan mengeluarkan sejumlah uang untuk memuluskan jalannya penjaringan tersebut. Akan tetapi dikembaliman karna dari orang tua calon marah dia mengungkapkan bahwa tidak masuk akal satu dusun dua calon dan keduanya di mintai uang akhirnya salah satu calon F mengundurkan diri dan meminta uangnya kembali.

Ketika awak media mengkonfirmasi kepada kepala desa Balungbendo terkait duga-menjanjikan-jabatan-pada-formasi-perangkat-desa-yang-kosong-dengan-meminta-sejumlah-uang-pada-calon/ mengatakan," maaf mas saya tidak ingat pernah mengatakan dan menjanjikan hal tersebut". Tapi paling saya lupa tapi hari selasa malam saya lakukan sosialisasi biar segera di lakukan ujian dan dilantik akhir tahun ini biar plong saya

Seperti yang diketahui menurut sumber berita mengatakan, bahwa inisial PN, ED dan IZ  dan salah satu calon lagi sudah dijanjikan posisi Kepala Dusun, di dsn suklan patuk dan karangwungu diduga  dengan catatan menyetorkan sejumlah uang dengan nomimal yang fatastis.

Sampai berita ini diturunkan, kami akan terus berkordinasi dan mengkonfirmasi ke pihak - pihak terkait,"pungkasnya.(Roy)

Selengkapnya

Satlantas Polrestabes Surabaya Rilis Dua Lakalantas Anak Di Bawah Umur Di Satpas Colombo.

SURABAYA, BeritaCakrawala.co.id - Satlantas Polrestabes Surabaya Yang Di Pimpin Kasat lantas Arif Fazlurrahman Rabu 22 November merilis dua kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada akhir pekan ini yaitu pada hari Sabtu dan tanggal 18 November dan kecelakaan yang terjadi pada Minggu, 19 november Lalu.

kasus kecelakaan ini salah satu kecelakaan yang harus menjadi perhatian kita semua Masyarakat khususnya sehingga tidak terulang di kemudian hari ungkap Kasatlantas Surabaya ini. Terlebih dahulu kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada, Sabtu 18 November 2023 pukul 05.00 pagi.

TKP Jalan Menur plumpungan depan apartemen Gunawangsa Surabaya ini melibatkan pengendara di bawah umur atas nama inisial aw usia 16 tahun membawa kendaraan mobil Toyota Innova dengan Plat No 1157. Adapun dampak dari kecelakaan ini menyebabkan satu korban atas nama saudari Ester Narwati, perempuan usia 40 tahun, tinggal di Ngagel Mulyo Surabaya.

Saat ini masih dirawat di rumah sakit penumpang sepeda motor Honda Beat dan satu lagi korban meninggal dunia atas nama saudara Inisial PW usia 56 tahun warga Surabaya juga Ngagel dan mengendarakan sepeda motor Honda Beat ini.

Satlantas Polrestabes Surabaya Rilis Dua Lakalantas Anak Di Bawah Umur Di Satpas Colombo. Kronologisnya sebelum kejadian saudara aw usia 16 tahun meminta izin orang tuanya untuk keluar Rumah jadi keberangkatan saudara aw untuk menginap atau keluar di rumah temannya ini tanpa Seizin Orang Tuanya Ini Dan Tidak Mempunyai Surat Izin Mengemudi Atau SIM Di Karna kan Belum Cukup Umur.

"Kecelakaan saudara aw pulang dari rumah temannya yang berada di sekitar Jalan Klampis Indah Blok H nomor 46 Surabaya ini mengemudikan kendaraan didampingi salah satu temannya di mobil saudara MSN mengendarai kendaraan dengan kecepatan sangat tinggi dengan kecepatan kurang lebih 70 km per jam, dengan maksud terburu-buru karena sudah menjelang pagi dia ingin pulang ke rumah temannya itu ya,"jelasnya. 

Sehingga tepatnya di Jalan menur plumpungan depan apartemen Gunawangsa ketika yang bersangkutan ingin mendahului kendaraan di depannya sebuah mobil tidak berhati-hati mengambil lajur kanan akhirnya menabrak motor yang ada di depannya, dengan ini yang kemudian menyebabkan saudari Ester narwati ini saat ini masih dirawat di rumah sakit karena mengalami cedera berat di kepala setelah itu pengendara AW menabrak sebuah pohon di sebelah kanan. 

Setelah itu membanting setir Lagi ke kiri dan menabrak kembali kendaraan sepeda motor dengan nopol l5298mi yang dikendarai almarhum Berinisial PW yang meninggal dunia di TKP karena benturan keras di kepala setelah itu saudara aw menepikan kendaraannya di pinggir jalan dan kemudian di amankan oleh warga sekitar .ungkapnya Kasatlantas Surabaya,"terangnya.

Pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”),"pungkasnya.(Red)

Selengkapnya

Aktivitas TI Ilegal Kembali Serbu Perairan Batu Hitam, Nelayan : Kami Resah, Tolong Kami Pak Kapolda

PANGKALPINANG, BeritaCakrawala.co.id - Nelayan di Perairan Batu Hitam Mengkubung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka  menjerit. 

Pasalnya, tempat yang seharusnya menjadi tempat mereka memenuhi kebutuhan hidup, malah di rambah puluhan hingga ratusan Ponton Isap Produksi (PIP) yang mencari biji timah.

Berdasarkan video dari salah satu media online, terdengar suara nelayan yang tampak menaruh harapan di pundak Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Tornagogo Sihombing dan jajarannya untuk turun tangan menindak aktivitas tambang timah ilegal di Batu Hitam tersebut.

“Hari ini kami masyarakat nelayan resah karena TI ilegal ini sudah beroperasi di wilayah nelayan. Kami harap pak Kapolres Bangka, pak Kapolsek Belinyu pak Kapolda untuk menindak tegas tambang tambang laut ilegal ini keluh kesah kami mohon ditindaklanjuti,” pinta nelayan dalam video.

Masyarakat Nelayan Mengkubung, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka resah dengan aktifitas penambangan ilegal di wilayah tangkap mereka di perairan batu hitam. Mereka meminta dan berharap kepada Kapolsek, Kapolres dan Kapolda untuk menindaklanjutinya.

Ditempat berbeda, Nelayan yang lainnya juga mengucapkan hal serupa. 

Dikatakannya, mereka bahkan sudah berulang kali meminta kepada APH untuk menindak tegas aktivitas tambang disana, karena menyusahkan para nelayan untuk mencari ikan.

“Kami masyarakat nelayan telah berulang ulang kali mengatakan kepada aph untuk menindak tegas segala bentuk tambang tambang ilegal yang ada di wilayah tangkap nelayan desa Riding panjang, Rumpak Batu Hitam hari ini beroperasi. Pak Kapolda, pak Kapolres, lihatlah kami masyarakat nelayan di serang aktivitas TI ilegal,”ketus nelayan lainnya.

Dalam video yang berdurasi 49 detik itu juga terdengar jelas harapan para nelayan terhadap Kapolda Babel dan jajaran, untuk menindak para kordinator dan oknum pengusaha yang menambang di wilayah tangkap nelayan.

“Kami mohon pak kapolda untuk menidak tegas tambang-tambang laut, batu Hitam Perairan Mengkubung, kuduk dan pulau padi. Lihatlah kondisi kami pak. Kami minta pak Kapolda juga menindak  kordinator - kordinator dan oknum pengusaha yang menambang di wilayah tangkap nelayan ini,” harap para nelayan.

"Sampai berita ini diturunkan, kami terus berkordinasi dan mengkonfirmasi ke pihak - pihak terkait,"pungkasnya.(Red/

Selengkapnya

Dana Publikasi ngendon Perkiraan Rp.900 juta, Kemana Kinerja DPMD Sampang

SAMPANG, BeritaCakrawala.co.id - Setelah membuka status salah satu wartawan di dalam  Hp-nya tertulis  dana publikasi ngendon Perkiraan Rp.900 juta dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang selama dua tahun, tahun anggaran 2022/2023. Sehingga, saya selaku wartawan Harian koran Surabaya Pagi mencoba mengulasnya. 

Seharusnya DPMD Kabupaten Sampang memahami program pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan desa dengan menggelontorkan Dana Desa ( DD ) oleh pemerintah pusat selama sepuluh tahun. Bisa diharapkan seluruh desa menjadi desa mandiri serta mampu menggali pendapatan asli desa (PAD), bilamana bantuan Dana Desa ini, dicabut  oleh pemerintah pusat. 

Didalam aturan penggunaan dana desa banyak sekali yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa, sehingga tepat sasaran dan tidak menjadi temuan pelanggaran korupsi terhadap kepala desa sebagai penanggungjawab pengguna anggaran.

Dana desa diperuntukkan dalam aturan terbagi menjadi tiga yakni pembangunan infrastruktur desa, percepatan perekonomian masyarakat serta ketahanan pangan desa, sehingga target desa mandiri tercapai. Selanjutnya dalam penggunaan dana desa tersebut, keterlibatan masyarakat desa harus turut serta mengawasi maupun ikut bekerja khususnya pembangunan infrastruktur dalam bentuk pemberdayaan. 

Disamping itu dalam penggunaan dana desa juga diatur dalam Perbub Kabupaten sesuai aturan otonomi daerah. Tujuannya semua kegiatan yang didanai dari dana desa juga harus diketahui publik.

Bagaimana terkait kinerja DPMD Kabupaten Sampang dana Publikasi kok bisa ngendon selama 2 tahun dan kemana Kinerja DPMD Kabupaten Sampang. 

Apakah ngendonnya dana Publikasi ada petunjuk Perubahan APBdes dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, tentang aturan publikasi penggunaan dana desa kepada media massa.

Bilamana melihat regulasinya kalau nggak salah, Perbub Dana Desa Tahun Anggaran 2022, itu merupakan amanah yang harus di sampaikan oleh setiap desa.

Hal demikian tidak menutup kemungkinan sudah tertuang dalam peraturan dan teknis. Melalui Perbub, setiap desa harus bisa menyajikan informasi yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan, karena sudah tertuang dalam Perbub yang terbaru.

Bilamana mengacu pada Peraturan Menteri (Perment) Desa PDTT No 16 Tahun 2018, tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di atas, tidak ada alasan kepala desa menolak publikasi dengan alasan tidak memiliki anggaran,"pungkasnya.(S4M)

Selengkapnya

Team Garuda O8 Optimis Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

CISARUA, BeritaCakrawala.co.id - Relawan Team Garuda 08 sangat percaya diri calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat memenangkan satu putaran Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. 

Ketua Umum Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih, Mayjen TNI Purn Sabar Yudo Suroso mengatakan, untuk menuju satu putaran kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih dan Team Garuda 08  ada aplikasinya, ada bagaimana cara kerjanya. 

Sebab di dalamya ada bidang informasi dan teknologi (IT), bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya maupun bidang lainnya. 

"Semuanya ada di dalamnya, dan kita (Prabowo-Gibran)  kuat. Kita yakin para relawan dan para partai koalisi akan terjadi satu putaran," ujarnya dalam Rapat Terbatas DPP Team Garuda 08 Membahas Pemenangan Prabowo-Gibran di The Bali House Puncak, Tugu Selatan, Cisarua, Senin (2/11/2023). 

Rapat diikuti para ketua DPD Team Garuda 08 dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. 

Menurut mantan Gubernur Akmil itu, apa yang disampaikannya ini tidak hanya sekedar omongan, karena ini ada aplikasinya ada bagaimana cara kerjanya. 

"Ya itu tadi, kami ada bidang IT, jadi kita optimis akan terjadi satu putaran untuk kemenangan Prabowo-Gibran. Bukan tidak mungkin, pertimbangan satu putaran kan supaya dana yang digunakan untuk kampanye tidak terlalu banyak," tandasnya. 

R. Haidar Alwi, Dewan Pembina Team Garuda 08 menargetkan 55 persen suara. 

"Kita menargetkan Prabowo Gibran menang di satu putaran 55-56 persen," katanya. 

Dia menegaskan, target tersebut realistis. Apalagi bagi Team Garuda 08 tidak ada daerah yang dianggap berat untuk mendulang suara Prabowo-Gibran. 

"Tidak ada yang berat, Insya Allah tidak ada yang berat karena kita adalah relawan sejati tidak memikirkan apapun, bagaimana caranya Prabowo-Gibran menjadi Presiden ditahun 2024-2029 dan rakyat menjadi suka cita dengan beliau menjadi proesiden dan wakil presiden,"tandasnya. 

Sementara menyikapi mulai banyaknya serangan dari kompetitor yang semakin kencang, 

Pihaknya akan mengikuti instruksi Prabowo Subianto bahwa pada Pemilu 2024 harus happy, tidak ada hinaan, hoaks dan damai. 

"Pemilu ini harus dibawa senang hati, namanya juga Pemilu, pesta demokrasi itu yang dianjurkan oleh Prabowo dalam kegiatan Garuda 08," katanya. 

Ketua Umum Team Garuda 08 Prabowo-Gibran, Steven Samuel Lee Lahenko menambahkan, kemenangan satu putaran Prabowo-Gibran sangat mungkin terwujud. 

Apalagi masyarakat untuk memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke 9 berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka sangat antusias. 

Dalam beberapa lembaga survei pun, pasangan ini kerap unggul dari dua kandidat calon lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

" Team Garuda 08 telah terbentuk di seluruh provinsi maupun kota dan kabupaten di Indonesia. Relawan-relawan ini.bahkan sudah ada hingga ke tingkat yang paling bawah," tandasnya. 

Saat ini kata Bung Sammy, sapaan karibnya, sudah terkumpul lebih dari 3 juta relawan Team Garuda 08 yang siap memenangkan Prabowo-Gibran.

Selengkapnya

Netralitas Pendamping Desa Diragukan, Presiden Diminta Evalusi Menteri Desa

JAKARTA, BeritaCakrawala.co.id - Menjelang pelaksaanan Pemilu Serentak 2024 baik Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif isu netralitas aparat negara menjadi perhatian banyak pihak.

Hal ini dilakukan karena mereka khawatir aparat negara akan dipakai untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres tertentu dan juga partai politik tertentu.

Namun, banyak orang melupakan bahwa yang rawan dan lolos dari perhatian publik adalah para pendamping desa, yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di semua desa.

Ketua Koordinator Bala Gibran Jabodetabek Sebastian Sellor Pessa di Jakarta, Senin (20/11/2023) mengatakan, selama ini para pengamat dan aktivis hanya fokus pada aparat negara, tetapi mereka lupa bahwa instrumen seperti pendamping desa ini sangat rawan dipakai untuk kepentingan politik pada 2024.

Apalagi, keberadaan mereka dan nasib kontrak mereka sangat ditentukan oleh petinggi di Kementerian Desa. 

Karena itu, mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan posisi mereka jika itu diminta oleh petinggi mereka, terutama Menteri Desa.

"Hal ini yang harus diawasi dan perhatikan dengan cermat. Apalagi, para pendamping desa ini berada di desa yang sangat mudah mereka mempengaruhi aparat desa dan warganya untuk kepentingan politik di 2024," tandasnya.

Karena itu, Sebastian Sellor Pessa mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi posisi Menteri Desa yang saat ini dijabat oleh Abdul Halim Iskandar, kakak kandung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang juga Cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Langkah ini perlu diambil agar jangan sampai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipakai untuk membayar honor para pendamping desa ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang Pilpres 2024 dan Pileg 2024.

Sebagaimana diketahui saat ini ada sekitar 35 ribu lebih tenaga pendamping desa yang tersebar di berbagai desa di seluruh Indonesia yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1,6 triliun.

Menurut Sebastian Sellor Pessa, jumlah tenaga pendamping desa dan anggaran yang dipakai dari APBN tersebut cukup besar dan ini menjadi rentan dipolitisasi menjelang Pilpres 2024 dan Pileg 2024.

Sebab, pergerakan para tenaga pendamping desa ini lebih sulit dikontrol dibanding Aparatur Sipil Negara dan Aparat Negara seperti TNI dan Polri.

Walaupun, disebutkan bahwa para tenaga pendamping desa ini adalah tenaga profesional yang membantu percepatan pembangunan di desa, tetapi praktiknya mereka sangat mudah disetir atau diatur untuk kepentingan politik tertentu.

Buktinya, pada bulan Mei 2023 lalu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bangka Belitung (Babel) telah menemukan adanya dugaan tenaga pendamping profesional (TPP) pada Kementerian Desa yang mengampanyekan salah satu tokoh yang digadang-gadang maju di Pemilu 2024, bersama partainya.

Terkait hal ini, Bawaslu Bangka Belitung sudah mengirimkan surat teguran kepada oknum pendamping desa tersebut. 

Bawaslu Babel juga telah mengirimkan rekomentasi kepada Kementerian Desa terkait indikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pendamping desa dimaksud.

Jadi, kata Sebastian Sellor Pessa, sudah sepatutnya Presiden Jokowi memberikan perhatian serius terhadap hal ini dan bila perlu mengganti Menteri Desa dengan figur yang lebih netral dan tidak punya konflik kepentingan langsung dengan Pilpres dan Pileg 2024.

Netralitas para tenaga pendamping desa ini juga menjadi sorotan anggota DPR.  

Beberapa waktu lalu anggota Komisi V DPR Sri Rahayu mengatakan, dugaan tenaga pendamping desa dikerahkan untuk alat politik kelompok tertentu bukan hal baru.

Dia yakin Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (BPSDM) Kemendes PDTT juga tahu hal tersebut.

Dia mengatakan, para tenaga pendamping ini diminta untuk memposting konten-konten tertentu di media sosial mereka untuk kepentingan partai tertentu. Sayangnya, kata dia, hal itu terkesan dibiarkan BPSDM karena masih terus berlangsung sampai saat ini.

Disebutkan, sejumlah pendamping desa curhat mengaku ingin mengundurkan diri karena nggak ‘kerasan’ atas situasi tersebut.

Sementara bagi yang tetap lanjut, mendapat intimidasi akan dikeluarkan jika tidak mau mengikuti aturan dari kelompok tersebut.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam sebuah acara di Serang, Banten, beberapa lalu meminta para tenaga pendamping desa agar menjaga netralitas pada Pemilu 2024 di semua tingkatan.

Ia mengatakan, soal netralitas pendamping desa ini sudah ada aturannya tersendiri. 

Sama seperti ASN, TNI, Polri, penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu, semua sudah ada aturannya dalam undang-undang terkait dengan netralitas ini.

Karena itu, ia meminta para tenaga pendamping desa yang tersebar di seluruh Indonesia agar bisa menjaga netralitas pada Pemilu 2024,"pungkasnya.(*)

Selengkapnya