TUBAN, BeritaCakrawala.co.id - Aktivitas tambang ilegal di Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, masih terus berlangsung tanpa penindakan. Tambang dan APH terkesan Tutup mata, Kamis (10/07/2025)
Tambang milik pria berinisial JK ini tetap beroperasi meskipun diduga tidak punya izin resmi dan menggunakan BBM bersubsidi jenis BioSolar secara ilegal.
Menurut sumber di lapangan, tambang ini dikelola oleh seseorang bernama Joko yang menyamarkan kepemilikan melalui orang kepercayaan sebagai checker.
Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Tuban dan Pemkab Tuban dinilai terkesan tutup mata, hingga tambang ini bebas merusak lingkungan dan menggunakan infrastruktur tanpa izin maupun kompensasi ke warga.
Ketua Umum Jawa Corruption Watch (JCW), Rizal Diansyah Soesanto ST, CPLA, menegaskan bahwa tambang tanpa izin melanggar pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Penampung dan penjual hasil tambang ilegal juga bisa dijerat pasal 161 dengan sanksi setara.
Selain itu, pelanggaran lingkungan akibat tambang ilegal dapat dikenakan pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009, dengan pidana penjara 3–10 tahun dan denda Rp3–10 miliar. Jika pelaku adalah korporasi, sanksinya bisa dua kali lipat.
Rizal juga mengingatkan bahwa Perpres No. 55 Tahun 2022 mengatur pendelegasian perizinan tambang ke pemerintah provinsi. Namun lemahnya pengawasan membuat tambang ilegal kian marak. Setiap tambang resmi wajib memiliki IUP, IPR, SIPB, atau IUJP, serta jaminan reklamasi dan pelaporan pajak.
JCW akan melayangkan surat resmi ke Polda Jatim, Mabes Polri, Kejagung, Kompolnas, dan Menkopolhukam, untuk mendesak penindakan. Menurut Rizal, pembiaran terhadap tambang ilegal merugikan negara, merusak lingkungan, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap hukum.
“Jika terbukti ilegal, tambang harus ditutup. Semua pelaku, termasuk penampung dan penjual, wajib diproses hukum. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang,” pungkasnya.(Zr/Red)
0 comments:
Posting Komentar