LAMONGAN, BeritaCakrawala.co.id - Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) yang lahir pada 27 juni 2006, beberapa Daerah banyak menuai polemik, di Kabupaten Lamongan sendiri Uang Simpanan Purna Bakti di duga buat bancakan pengurus PPDI DPN Lamongan, Rabu (22/05/2024).
Seperti Orgamisasi Lainya, dalam perjalanan waktu Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPP PPDI) terjadi perpecahan 2 kubu yaitu DPP PPDI dan Dewan Pengurus Nasional (DPN PPDI). Dengan logo baru, dari kedua kubu di menangkan oleh Kubu Kepengurusan DPN PPDI sekaligus yang mengelolah simpanan Purna Bakti Anggota PPDI
Dari Narasumber Anggota PPDI (TT) dan (RD) Saat di konfirmasi awak media Beritacakrawala menjelaskan, bahwa tiap perangkat Desa yang tergabung di PPDI, dengan Penghasilan tetap (Siltap) tiap bulan di potong uang nya sebesar100 ribu rupiah, untuk tabungan purna bakti.
"Anggota Perangkat Desa yang tergabung di PPDI ini sekitar 3000, sudah dapat di prediksi uang terkumpul tiap bulan 100.000,- x 3000,- =300 juta potongan Siltap ini di perkirakan berjalan selama 8 Tahun, jadi sudah bisa di hitung 1 tahun saja terkumpul 3.6 Milyar dan selama 8 tahun di perkirakan hampir 27 Milyar, yang menjadi pertanyaan kemanakah keberadaan uang simpanan sebegitu banyak,"terang (TT)
"Selama berdirinya DPN PPDI tidak pernah memberi sosialisasi dalam Rapat Anggota Taunan (RAT) kepada Anggota tentang keuangan kas PPDI, jadi semua uang yang terkumpul tidak pernah ada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada pengurus PPDI Kecamatan maupun Anggota PPDI ,di duga uang simpanan itu di pakek dan di buat bancakan oleh Pengurus DPN PPDI,"jelasnya.
Ketua H Atekan di ganti PJ Ketua Adnan Khohar yang menjabat sampai sekarang ini menjelaskan ke Team media sambil menunjukan bukti - bukti berkas keuangan DPN PPDI, bahwa perhitungan sejak 2021 sampai 2023 kas PPDI masih 12 milyar di kurangi untuk membayar Anggota yang sudah purna
Dari kerterangan (RD) juga Anggota PPDI yang masih aktif, bahwa kasus ini pernah di laporkan ke Polres Lamongan akan tetapi tidak ada penanganan di duga Ada orang penting yang membec up dan ikut merasakan uang simpanan purna bakti. kami siap dan berani menjadi saksi kalau nanti kasus ini di proses hukum.
"Ya mas, kasus ini pernah di laporkan ke Polres Lamongan akan tetapi tidak ada penanganan di duga Ada orang penting yang membec up dan ikut merasakan uang simpanan purna bakti,"katanya.
Dari penelusuran awak Media Berita Cakrawala dan LP - KPK meminta keterangan ke Bendahara DPN PPDI Budi Santoso, bahwa uang yang ada di Kas Bendahara di Bank Daerah Lamongan (BDL) sebesar kurang lebih 276 juta yang tersimpan atas di BDL atas nama DPN PPDI Lamongan.
"Uang yang ada di Kas Bendahara di Bank Daerah Lamongan (BDL) sebesar kurang lebih 276 juta yang tersimpan atas di BDL atas nama DPN PPDI Lamongan,"terang Budi Santoso Bendahara DPN PPDI.
Tak hanya, menurut keterangan Sekertaris DPN PPDI Nasir berbeda dengan Bendahara Budi Santoso, bahwa uang kas yang tersimpan di BDL 1.5 milyat sampai 2 milyar yang tersimpan BDL.
"Ya mas, uang Kas yang tersimpan di BDL 1,5 milyar sampai 2 milyar,"jelas Nasir Sekretaris DPN PPDI.
Untuk mekengkapi keterangan dari kasus" Uang Purna Bakti DPN PPDI Lamongan, Team menemui Mantan Ketua PPDI H. Hartono, pada Senin (15 /04/2024) memberi keterangan, bahwa sudah mengundurkan diri dan sudah membuat Laporan Pertanggung jawaban ( LPJ). Disinggung Terjadi uang yang di buat investasi 5 milyat semuanya sudah di kembalikan, akan tetapi di arahkan untuk menghubungi Ketua PPDI H Atekan dan Adnan Khohar selaku Ketua Pengurus PPDI Sekarang.
Dari beberapa pengurus serta narasumber pengurus PPDI yang simpang siur, maka" Dana Purna Bakti PPDI yang Duga Diselewengkan Oleh Pengurusnya".
Untuk itu beberapa Anggota PPDI DPN Lamongan akan melaporkan Ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati) yang akan di dampingi oleh Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP - KPK) dan Advokat.
Sampai berita ini diturunkan, kami akan berkordinasi dan mengkonfirmasi ke pihak - pihak terkait,"pungkasnya.(Kaperwil/Red)
0 comments:
Posting Komentar